Cerita Ibnu al-Jauzi Tentang Sunni dan Syiah dan Cerita Gus Dur Tentang NU dan Muhammadiyah

13 October 2018 § Leave a comment


Saya segera teringat tulisan Gus Dur tentang “Tokoh Kiai Sukri” di buku Melawan Melalui Lelucon ketika saya sedang membaca fragmen di pengantar Kitab al-Maudlu’at tentang Ibnu al-Jauzi (w. 597 H) yang ditanya oleh seseorang mengenai siapa yang lebih utama antara Abu Bakar al-Shidiq dan Ali ibn Abi Thalib. Kala itu, kelompok Ahlussunnah dan Syiah di kota Baghdad sedang berseteru: Ahlussunnah menganggap Abu Bakar yang lebih utama; Syiah mengklaim Ali yang lebih utama. Orang-orang Baghdad lalu mengutus seseorang tersebut untuk bertanya kepada Ibnu al-Jauzi. Sebagai tokoh rujukan, jawaban dan tanggapan Ibnu al-Jauzi atas persoalan yang sedang viral itu jelas ditunggu-tunggu untuk jadi legitimasi.

Apa jawaban Ibnu al-Jauzi?

« Read the rest of this entry »

Advertisements

Imam Syafi’i NU, Imam Malik Muhammadiyah

4 August 2008 § 8 Comments


Dalam suatu ruang kelas, seorang ustad sedang memberikan mata pelajaran fikih kepada murid-muridnya. Sang ustad menjelaskan…

“Imam Syafi’i adalah pendiri Mazhab Syafi’i yang salah satu tradisi mazhabnya adalah berqunut pada salat subuh. Dan Imam Malik adalah guru Imam Syafi’i yang juga memiliki mazhab fikih sendiri. Salah satu tradisi mazhabnya adalah tidak berqunut pada salat subuh.”

Sang Ustad melanjutkan, “Konon, keduanya pernah saling berkunjung ke rumah masing-masing. Saat Imam Syafi’i menginap di rumah Imam Malik, ia diminta menjadi imam salat subuh, dan Imam Malik makmumnya. Untuk menghormati gurunya yang tidak bermazhab qunut, maka Imam Syafii menjadi imam salat subuh dengan tidak berqunut.”

“Sebaliknya, saat Imam Malik yang bertandang ke rumah Imam Syafii, Imam Malik diminta menjadi imam salat subuh, dan Imam Syafii makmumnya. Dan untuk menghormati muridnya yang bermazhab qunut, maka Imam Malik menjadi imam salat subuh dengan berqunut.”

“Nah, anak-anak, dari cerita bapak tadi, siapa yang bisa mengambil kesimpulan atau pelajaran yang bisa dipetik? Yang bisa tunjuk tangan,” kata sang ustad mengakhiri ceritanya.

Salah seorang anak yang duduk di paling belakang tunjuk tangan,

“Saya bisa, ustad!” Dari cerita Bapak, saya bisa menyimpulkan, berarti Imam Syafi’i adalah orang NU, sebab kalau salat subuh pake qunut. Dan Imam Malik adalah orang Muhammadiyah, sebab kalau salat subuh ga pake qunut. Tapi, meski berbeda organisasi, keduanya tetap saling menghormati dan toleran.”

Ustad, “…???…???…???…???”

Menjaga Keseimbangan NU

24 July 2008 § 1 Comment


Oleh Rumadi (Peneliti The Wahid Institute, Dosen Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

SETELAH Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-30 tahun 2004 lalu, banyak kalangan menengarai bahwa bandul gerakan NU semakin bergeser ke kanan. Hal itu antara lain ditandai dengan semakin menguatnya arus konservatif dalam tubuh NU dan semakin jauhnya kader-kader kritis NU dari arus struktur NU. Ketika mendapat kritikan itu, Hasyim Muzadi (HM), Ketua Umum PB NU, menjawab dengan sangat diplomatis: bukan NU bergeser ke kanan, tapi karena selama ini terlalu lama berada di kiri, sehingga bergeser ke tengah dianggap ke kanan.

Kala itu, meski dengan berat hati saya masih bisa menerima. Saya berpandangan ini cara HM untuk membuat keseimbangan baru di tubuh NU. Harus diakui, ketika HM menjadi Ketua Umum PB NU sejak 1999, pengaruh Gus Dur sangat kuat. Pelan-pelan dia mulai menggeser pengaruh Gus Dur di tingkat pengurus cabang dan wilayah NU. HM cukup sukses melakukan hal ini. Bukan hanya menggeser orang-orang yang dianggap Gus Dur-ian, tapi juga anasir-anasir pemikiran Gus Dur mulai dipinggirkan. Sekarang ini, di tingkat pengurus cabang dan wilayah pengaruh HM cukup kuat, menggeser pengaruh Gus Dur. Hal ini antara lain bisa dilihat dari kuatnya dukungan pengurus cabang dan wilayah pada HM dalam Muktamar ke-30 lalu.

Setelah HM berhasil menggeser pengaruh, dia mulai berani secara terbuka beroposisi dengan Gus Dur. Dalam berbagai isu-isu penting, HM dan Gus Dur nyaris selalu berbeda pendapat. Bahkan, ada kawan yang berkomentar, HM sudah sampai pada taraf “asal beda” dengan Gus Dur. Dalam konteks kebangsaan, mereka berdua memang masih dalam satu suara tentang NKRI dengan Pancasila sebagai dasar negara sudah final. Tidak ada keharusan mendirikan negara Islam di Indonesia. Namun, derivasi dari masalah kebangsaan ini masing-masing punya cara pandang sendiri.

Dalam kaitan itu, tulisan ini ingin menfokuskan pada isu penting, yaitu soal penyikapan atas isu-isu keagamaan mutakhir, terutama menyangkut kekerasan atas nama agama. Sikap atas tragedi Monas bisa menjadi titik masuk.

Isu Kekerasan Agama
Sample terbaik untuk mengulas masalah ini adalah penyikapan atas tragedi Monas 1 Juni lalu. Dalam kasus ini Gus Dur dapat disebut sebagai tokoh terdepan untuk melawan anarkhisme Front Pembela Islam (FPI). Bahkan Gus Dur berteriak kencang agar keberadaan organisasi FPI ditinjau ulang. Gus Dur juga mengutuk keras aksi kekerasan di Monas dimana beberapa putra terbaik NU menjadi korban. Karena sikap Gus Dur ini, Rizieq Sihab, pemimpin FPI, mengeluarkan “lidah api”-nya dalam sebuah dialog di tv swasta dengan mengatakan Gus Dur tidak tahu apa-apa karena dia orang yang buta mata dan buta hati (3/6/08). Karena ucapan ini, kantong-kantong NU yang masih setia dengan Gus Dur bergerak dimana-mana mendesak agar FPI dibubarkan.

Karena itu, kalau boleh saya simplifikasi, penyikapan atas tragedi monas bisa menjadi sedemikian massif, terutama di wilayah Jawa, setidaknya karena dua hal: pertama, karena yang menjadi korban sebagian adalah aktifis-aktifis muda NU; kedua, karena faktor Gus Dur, terutama ucapan Rizieq Sihab yang menyakitkan itu. Saya yakin, kalau tidak ada faktor ini, tidak akan ada gerakan kantong-kantong NU melawan FPI.

Hal yang paling menarik di tengah situasi itu adalah sikap HM. Dalam konferensi pers beberapa hari setelah tragedi Monas dia mengatakan agar korban tragedi Monas tidak dikait-kaitkan dengan warga NU. Dia juga minta agar warga NU tidak dijadikan umpan untuk bertempur melawan FPI. Alih-alih memberi simpati kepada warga NU yang menjadi korban dan menghujat FPI, HM dalam pernyataan-pernyataannya justru lebih condong memberi dukungan kepada FPI. Pernyataan demikian berulang kali dia ucapkan dalam berbagai kesempatan.

Bahkan, dalam sebuah situs internet diberitakan PB NU mengirim tim yang tergabung dalam Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH) NU untuk membela Rizieq Sihab. “LPBH-NU ikut sebagai bagian tim hukum yang sudah ada untuk mendampingi dan membela Habib dalam perkaranya,” kata Ketua LPBH NU Sholeh Amin saat menjenguk Rizieq di Rutan Narkoba, Polda Metro Jaya (www.detik.com 9/6/2008). Sejauh ini belum ada bantahan atas berita tersebut, meskipun lewat SMS saya mendapat informasi, HM minta kepada Sholeh Amin agar menjadi pembela Rizieq atas nama pribadi, bukan atas nama NU.

Akibat sikap HM ini, sikap masyarakat NU yang sudah geram dengan FPI akibat tindakan-tindakan anarkhisnya mulai terbelah. Sebagian besar pengurus struktural NU mulai termakan dengan ucapan HM. Tragedi Monas dianggap sebagai skenario kelompok sosialis untuk membenturkan NU dengan FPI. Karena mendapat angin dari HM ini, FPI di Jatim yang sudah tertekan merasa mendapat angin. Bahkan, FPI Jember yang sudah membubarkan diri dihidupkan lagi dan mendapat support dari seorang tokoh NU Jakarta yang sengaja datang ke Jember. Demikian juga dengan FPI di Madura yang justru semakin berani “menantang” karena angin HM ini.

Sikap ini sungguh sulit diterima akal sehat. Saya tidak melihat alasan apapun dari sikap HM ini kecuali hanya ingin sekedar beda dengan Gus Dur. Anak-anak muda NU yang menjadi korban tragedi Monas dikenal sebagai aktifis yang dekat dengan Gus Dur. Harus diakui juga, gerakan massif di berbagai daerah adalah kantong-kantong pendukung Gus Dur. Sebelum simpati terhadap Gus Dur menggelinding semakin besar, tidak ada pilihan lain bagi HM kecuali harus menghambatnya. Daripada sejalan dengan Gus Dur, HM lebih memilih simpati dan “mendukung” FPI.

Menurut saya, hal ini merupakan degradasi sikap ke-NU-an yang luar biasa atas kelompok yang gemar mengumbar kekerasan. HM telah mendevaluasi kehormatan NU sebagai organisasi sosial keagamaan yang dikenal moderat. Klaim Islam moderat dan rahmatan lil alamin yang dikampanyekan HM ke mana-mana seolah runtuh karena sikapnya ini. Posisi dia sebagai Presiden World Conference on Religion and Peace (WCRP) sama sekali tidak tercermin.

Bukan hanya soal tragedi Monas, dalam isu-isu yang lain seperti soal Ahmadiyah, RUU Anti Pornografi dan sebagainya, NU di bawah HM seolah menari dalam irama yang ditabuh “Islam kanan” yang dikomandani MUI. NU menjadi sering dijadikan legitimasi gerakan kelompok-kelompok fundamentalis. Tidak bisa diingkari, dalam tragedi Monas ini, PB NU tampak menjadi fundamentalis. Justru Muhammadiyah lebih kelihatan moderat.

Situasi demikian tidak bisa dibiarkan. Harus dipikirkan bagaimana menjaga kesimbangan NU, bukan hanya dalam pemikiran, tapi juga dalam gerakan praksis-nya. Dalam konteks ini ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Pertama, NU harus meneguhkan kembali sikapnya sebagai Islam moderat. Bukan hanya dalam retorika, tapi harus dibuktikan secara konkrit. Kedua, pemimpin NU harus menjauhkan diri dari sikap “asal beda” dengan orang yang dianggap sebagai lawannya. Sikap asal beda ini sebenarnya menunjukkan bagaimana kualitas kepemimpinan seseorang, dan kita sulit mempercayai seorang pemimpin yang mempunyai karakter demikian. Ketiga, sudah saatnya, kader-kader NU di berbagai lapisan mulai memikirkan mencari figur pemimpin yang berani “pasang badan” untuk menjaga kehormatan NU.

*Artikel diboyong dari sini. Just click!

Nasionalisme & Politik Islam

18 July 2008 § Leave a comment


Oleh KH Abdurrahman “Gus Dur” Wahid

Beberapa waktu lalu penulis artikel ini ditanya orang, apakah yang akan terjadi dengan gerakan- gerakan politik Islam di negeri kita. Penulis artikel ini menyebutkan apa yang dinyatakan Soetrisno Bachir dari Partai Amanat Nasional (PAN) tentang hal ini. Dia menyebutkan bahwa berdasarkan hasil-hasil survei belakangan, organisasi sektarian akan semakin kurang diminati orang dalam pemilu yang akan datang. Karena itu, PAN sudah menentukan akan mengambil dasar-dasar nonsektarian dalam kiprahnya. Ini adalah kenyataan lapangan yang tidak dapat dibantah. Hal tersebut memperkuat kesimpulan penulis artikel ini bahwa memang mayoritas para pemilih dalam pemilu di negeri kita tidak mau bersikap sektarian.

Penulis artikel ini sendiri sudah tidak mengakui klaim bahwa mayoritas penduduk berpikir sektarian. Nama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu sendiri menunjukkan hal itu. Bagaimana penulis sampai pada kesimpulan tersebut? Karena penulis setia melihat kenyataan, yaitu bahwa Nahdlatul Ulama (NU) memang tidak lagi menawarkan diri kepada publik sebagai organisasi sektarian. Walaupun sejak semula ia menggunakan bahasa Arab, NU senantiasa merujuk kepada hal-hal nonsektarian. Contohnya pada 1918 ia menamakan diri Nahdlatu al-Tujjar (kebangkitan kaum pedagang), sama sekali tidak digunakan kata Islam.

Begitu juga pada 1922, ketika para ulama itu mendirikan sebuah kelompok diskusi di Surabaya dengan nama Tasywir al- Afkar (konseptualisasi pemikiran). Tahun 1924, didirikanlah madrasah Nahdlatul Wathan (Kebangkitan Tanah Air). Pada 19 57, NU mengadakan musyawarah nasional alim ulama di Medan yang menghasilkan rumusan tentang presiden Republik Indonesia. Dalam rumusan tersebut, pemegang jabatan dipandang sebagai waliyyul amri dharuri bi al-syaukah (pemegang pemerintahan darurat dengan wewenang efektif).

Presiden dikatakan “waliyyul amri” karena ia memang memegang pemerintahan, yakni di zaman Presiden Soekarno (dan sampai sekarang pun masih demikian). Dikatakan Dharuri (untuk sementara) karena secara teoretis kedudukannya tidak memenuhi persyaratan sebagai imam/pemimpin umat Islam. “Bi al-Syaukah “karena memang pemerintahannya bersifat efektif.

Dengan demikian, tiap-tiap kali akan diadakan pemilihan presiden, para ulama harus menetapkan apakah sang calon memenuhi ukuranukuran bagi imam sesuai hukum agama Islam. Pada 1978, Rais Am Partai Persatuan Pembangunan (PPP) KH M Bisri Syansuri mengirimkan delegasi ke rumah mendiang Soeharto di Jalan Cendana dengan tugas menanyakan tujuh buah hal. Jika Pak Harto menjawab dengan empat buah hal saja yang benar, ia sudah layak dicalonkan PPP sebagai presiden. Tetapi KH M Masykur, HM Mintareja,dan KH Rusli Chalil (Perti) ternyata tidak menanyakan hal itu,melainkan bertanya bersedia atau tidak Pak Harto menjadi calon presiden dari PPP?

Sementara Harsono Tjokroaminoto tidak turut delegasi tersebut karena sudah melarikan diri dari tempat rapat, rumah KH Syaifuddin Zuhri di Jalan Dharmawangsa. Ketika penulis tanyakan kepada beliau bagaimana KH M Bisri Syansuri sebagai Rais Am PPP memandang hal ini, dijawab: beliau adalah salah seorang ulama yang sudah menetapkan policy berdasarkan aturan fikih.Dipakai atau tidak adalah tanggung jawab para politisi. Mereka akan ditanya Allah SWT di akhirat nanti.

Di sini tampaklah ketentuan yang dipegangi beliau bahwa ada beda antara orang yang menggunakan fikih dan menggunakan pertimbangan-pertimbangan akal belaka. Hal inilah yang membuat PPP menjadi partai yang sesuai bagi NU di masa itu. Namun, sekarang hal itu sudah tidak berlaku lagi karena PPP sudah digantikan oleh PKB. Kalau hal ini tidak disadari orang, akan terciptalah klaim yang tidak berdasarkan fakta nyata.

Akan tetapi perjuangan menegakkan demokrasi, termasuk memberlakukan ketentuan-ketentuan fikih dan kaidah-kaidah moral dalam kehidupan PKB, juga bukan tugas yang ringan. Dewasa ini Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) tengah mengadakan penertiban di segala bidang untuk menghadapi pemilihan umum dua tahun lagi. Dalam penertiban tersebut ada empat puluh kepengurusan PKB di tingkat provinsi dan kabupaten dibekukan dengan menunjuk caretaker (kepengurusan sementara).

Setelah itu akan dilakukan musyawarah-musyawarah dewan pengurus wilayah (DPW) pada tingkat provinsi dan dewan pengurus cabang (DPC) pada tingkat kabupaten/kota. Sikap ini diambil untuk menghasilkan sebuah proses yang bersih, serta menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai dalam rangka pelaksanaan demokratisasi di negeri kita. Kalau ini tercapai, berarti PKB akan merintis jalan baru bagi bangsa dan negara. Sudah tentu kerangka yang dibuat itu tidak akan mencapai hasil apa-apa jika tidak disertai orientasi dan arah pembangunan bangsa dan negara yang benar.

Selama ini, pembangunan nasional kita hanya bersifat elitis, yaitu mementingkan golongan kaya dan pimpinan masyarakat saja. Sejak 17 Agustus 1945, pembangunan nasional kita sudah berwatak elitis. Apalagi sekarang, ketika kita dipimpin orang yang takut pada perubahan-perubahan. Tentu sudah waktunya kita sekarang mementingkan kebutuhan rakyat dalam orientasi pembangunan nasional kita. Kebutuhan dasar kita sebagai bangsa dan negara menghendaki kita mampu memanfaatkan segenap kekayaan alam sendiri beserta keterampilan berteknologi untuk kepentingan bangsa dan negara.

Untuk ini kita harus sanggup membagi dua pembangunan kita; di satu pihak perdagangan bebas (termasuk globalisasi) yang berdasarkan persaingan terbuka. Di pihak lain kita memerlukan usaha publik untuk memenuhi kebutuhan rakyat yang ditetapkan oleh Pasal 33 UUD 1945. Tugas yang sangat berat, bukan?!

*KH. Abdurrahman Wahid, Ketua Umum Dewan Suro DPP PKB

Sumber: Seputar Indonesia, Senin, 18 Februari 2008

kliping artikel ini diculik dari sini

Where Am I?

You are currently browsing entries tagged with NU at Warung Nalar.

%d bloggers like this: