Menjaga Keseimbangan NU

24 July 2008 § 1 Comment


Oleh Rumadi (Peneliti The Wahid Institute, Dosen Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

SETELAH Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-30 tahun 2004 lalu, banyak kalangan menengarai bahwa bandul gerakan NU semakin bergeser ke kanan. Hal itu antara lain ditandai dengan semakin menguatnya arus konservatif dalam tubuh NU dan semakin jauhnya kader-kader kritis NU dari arus struktur NU. Ketika mendapat kritikan itu, Hasyim Muzadi (HM), Ketua Umum PB NU, menjawab dengan sangat diplomatis: bukan NU bergeser ke kanan, tapi karena selama ini terlalu lama berada di kiri, sehingga bergeser ke tengah dianggap ke kanan.

Kala itu, meski dengan berat hati saya masih bisa menerima. Saya berpandangan ini cara HM untuk membuat keseimbangan baru di tubuh NU. Harus diakui, ketika HM menjadi Ketua Umum PB NU sejak 1999, pengaruh Gus Dur sangat kuat. Pelan-pelan dia mulai menggeser pengaruh Gus Dur di tingkat pengurus cabang dan wilayah NU. HM cukup sukses melakukan hal ini. Bukan hanya menggeser orang-orang yang dianggap Gus Dur-ian, tapi juga anasir-anasir pemikiran Gus Dur mulai dipinggirkan. Sekarang ini, di tingkat pengurus cabang dan wilayah pengaruh HM cukup kuat, menggeser pengaruh Gus Dur. Hal ini antara lain bisa dilihat dari kuatnya dukungan pengurus cabang dan wilayah pada HM dalam Muktamar ke-30 lalu.

Setelah HM berhasil menggeser pengaruh, dia mulai berani secara terbuka beroposisi dengan Gus Dur. Dalam berbagai isu-isu penting, HM dan Gus Dur nyaris selalu berbeda pendapat. Bahkan, ada kawan yang berkomentar, HM sudah sampai pada taraf “asal beda” dengan Gus Dur. Dalam konteks kebangsaan, mereka berdua memang masih dalam satu suara tentang NKRI dengan Pancasila sebagai dasar negara sudah final. Tidak ada keharusan mendirikan negara Islam di Indonesia. Namun, derivasi dari masalah kebangsaan ini masing-masing punya cara pandang sendiri.

Dalam kaitan itu, tulisan ini ingin menfokuskan pada isu penting, yaitu soal penyikapan atas isu-isu keagamaan mutakhir, terutama menyangkut kekerasan atas nama agama. Sikap atas tragedi Monas bisa menjadi titik masuk.

Isu Kekerasan Agama
Sample terbaik untuk mengulas masalah ini adalah penyikapan atas tragedi Monas 1 Juni lalu. Dalam kasus ini Gus Dur dapat disebut sebagai tokoh terdepan untuk melawan anarkhisme Front Pembela Islam (FPI). Bahkan Gus Dur berteriak kencang agar keberadaan organisasi FPI ditinjau ulang. Gus Dur juga mengutuk keras aksi kekerasan di Monas dimana beberapa putra terbaik NU menjadi korban. Karena sikap Gus Dur ini, Rizieq Sihab, pemimpin FPI, mengeluarkan “lidah api”-nya dalam sebuah dialog di tv swasta dengan mengatakan Gus Dur tidak tahu apa-apa karena dia orang yang buta mata dan buta hati (3/6/08). Karena ucapan ini, kantong-kantong NU yang masih setia dengan Gus Dur bergerak dimana-mana mendesak agar FPI dibubarkan.

Karena itu, kalau boleh saya simplifikasi, penyikapan atas tragedi monas bisa menjadi sedemikian massif, terutama di wilayah Jawa, setidaknya karena dua hal: pertama, karena yang menjadi korban sebagian adalah aktifis-aktifis muda NU; kedua, karena faktor Gus Dur, terutama ucapan Rizieq Sihab yang menyakitkan itu. Saya yakin, kalau tidak ada faktor ini, tidak akan ada gerakan kantong-kantong NU melawan FPI.

Hal yang paling menarik di tengah situasi itu adalah sikap HM. Dalam konferensi pers beberapa hari setelah tragedi Monas dia mengatakan agar korban tragedi Monas tidak dikait-kaitkan dengan warga NU. Dia juga minta agar warga NU tidak dijadikan umpan untuk bertempur melawan FPI. Alih-alih memberi simpati kepada warga NU yang menjadi korban dan menghujat FPI, HM dalam pernyataan-pernyataannya justru lebih condong memberi dukungan kepada FPI. Pernyataan demikian berulang kali dia ucapkan dalam berbagai kesempatan.

Bahkan, dalam sebuah situs internet diberitakan PB NU mengirim tim yang tergabung dalam Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH) NU untuk membela Rizieq Sihab. “LPBH-NU ikut sebagai bagian tim hukum yang sudah ada untuk mendampingi dan membela Habib dalam perkaranya,” kata Ketua LPBH NU Sholeh Amin saat menjenguk Rizieq di Rutan Narkoba, Polda Metro Jaya (www.detik.com 9/6/2008). Sejauh ini belum ada bantahan atas berita tersebut, meskipun lewat SMS saya mendapat informasi, HM minta kepada Sholeh Amin agar menjadi pembela Rizieq atas nama pribadi, bukan atas nama NU.

Akibat sikap HM ini, sikap masyarakat NU yang sudah geram dengan FPI akibat tindakan-tindakan anarkhisnya mulai terbelah. Sebagian besar pengurus struktural NU mulai termakan dengan ucapan HM. Tragedi Monas dianggap sebagai skenario kelompok sosialis untuk membenturkan NU dengan FPI. Karena mendapat angin dari HM ini, FPI di Jatim yang sudah tertekan merasa mendapat angin. Bahkan, FPI Jember yang sudah membubarkan diri dihidupkan lagi dan mendapat support dari seorang tokoh NU Jakarta yang sengaja datang ke Jember. Demikian juga dengan FPI di Madura yang justru semakin berani “menantang” karena angin HM ini.

Sikap ini sungguh sulit diterima akal sehat. Saya tidak melihat alasan apapun dari sikap HM ini kecuali hanya ingin sekedar beda dengan Gus Dur. Anak-anak muda NU yang menjadi korban tragedi Monas dikenal sebagai aktifis yang dekat dengan Gus Dur. Harus diakui juga, gerakan massif di berbagai daerah adalah kantong-kantong pendukung Gus Dur. Sebelum simpati terhadap Gus Dur menggelinding semakin besar, tidak ada pilihan lain bagi HM kecuali harus menghambatnya. Daripada sejalan dengan Gus Dur, HM lebih memilih simpati dan “mendukung” FPI.

Menurut saya, hal ini merupakan degradasi sikap ke-NU-an yang luar biasa atas kelompok yang gemar mengumbar kekerasan. HM telah mendevaluasi kehormatan NU sebagai organisasi sosial keagamaan yang dikenal moderat. Klaim Islam moderat dan rahmatan lil alamin yang dikampanyekan HM ke mana-mana seolah runtuh karena sikapnya ini. Posisi dia sebagai Presiden World Conference on Religion and Peace (WCRP) sama sekali tidak tercermin.

Bukan hanya soal tragedi Monas, dalam isu-isu yang lain seperti soal Ahmadiyah, RUU Anti Pornografi dan sebagainya, NU di bawah HM seolah menari dalam irama yang ditabuh “Islam kanan” yang dikomandani MUI. NU menjadi sering dijadikan legitimasi gerakan kelompok-kelompok fundamentalis. Tidak bisa diingkari, dalam tragedi Monas ini, PB NU tampak menjadi fundamentalis. Justru Muhammadiyah lebih kelihatan moderat.

Situasi demikian tidak bisa dibiarkan. Harus dipikirkan bagaimana menjaga kesimbangan NU, bukan hanya dalam pemikiran, tapi juga dalam gerakan praksis-nya. Dalam konteks ini ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Pertama, NU harus meneguhkan kembali sikapnya sebagai Islam moderat. Bukan hanya dalam retorika, tapi harus dibuktikan secara konkrit. Kedua, pemimpin NU harus menjauhkan diri dari sikap “asal beda” dengan orang yang dianggap sebagai lawannya. Sikap asal beda ini sebenarnya menunjukkan bagaimana kualitas kepemimpinan seseorang, dan kita sulit mempercayai seorang pemimpin yang mempunyai karakter demikian. Ketiga, sudah saatnya, kader-kader NU di berbagai lapisan mulai memikirkan mencari figur pemimpin yang berani “pasang badan” untuk menjaga kehormatan NU.

*Artikel diboyong dari sini. Just click!

SKB Setengah Hati

1 July 2008 § 1 Comment


Oleh Rumadi (peneliti The Wahid Institute)

Surat keputusan bersama dua menteri dan Jaksa Agung tentang Ahmadiyah akhirnya keluar, Senin (9/6/2008).

Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) No 3/2008, No Kep-033/A/JA/6/2008, dan No 199 Tahun 2008 tanggal 9 Juni 2008 tentang peringatan dan perintah kepada penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan masyarakat.

SKB itu mengandung enam hal. Pertama, memberi peringatan dan memerintahkan semua warga negara untuk tidak menceritakan, menafsirkan suatu agama di Indonesia yang menyimpang sesuai UU No 1 PNPS 1965 tentang pencegahan penodaan agama.

Kedua, memberi peringatan dan memerintahkan semua penganut dan pengurus JAI agar menghentikan semua kegiatan yang tidak sesuai dengan penafsiran agama Islam umumnya, seperti pengakuan adanya nabi setelah Nabi Muhammad SAW.

Ketiga, memberi peringatan dan memerintahkan kepada anggota atau pengurus JAI yang tidak mengindahkan peringatan itu dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundangan.

Keempat, memberi peringatan dan memerintahkan semua warga negara menjaga dan memelihara kehidupan umat beragama dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum terhadap penganut JAI.

Kelima, memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah dapat dikenakan sanksi sesuai perundangan yang berlaku.

Keenam, memerintahkan aparat pemerintah dan pemerintah daerah agar melakukan langkah-langkah pembinaan dalam rangka pengamanan dan pengawasan pelaksanaan SKB ini.

Dari enam poin itu, tidak ada kata pembekuan dan pembubaran Ahmadiyah. JAI hanya diminta untuk menghentikan aktivitasnya. Aktivitas apa yang dimaksud juga tidak jelas, apakah aktivitas komunal atau aktivitas individu. Apakah warga JAI tidak boleh shalat di masjid yang dibangun, juga tidak jelas. Namun, jika mencermati poin kedua, tidak semua kegiatan JAI diminta dihentikan, tetapi hanya yang terkait penafsiran yang dianggap tidak sesuai Islam pada umumnya. Karena itu, warga Ahmadiyah sebenarnya tetap bisa ibadah seperti biasa.

Secara substansial, SKB ini multitafsir dan rentan disalahpahami. Namun, dalam SKB itu, pemerintah masih mengakui eksistensi Ahmadiyah sehingga perlu dilindungi dari kemungkinan tindak kekerasan, seperti tercantum dalam butir keempat.

SKB ini tentu tidak memuaskan semua pihak. Kelompok anti- Ahmadiyah merasa, SKB ini banci karena hanya memberi peringatan, tidak membekukan, apalagi membubarkan. Karena itu, kelompok ini menyatakan akan terus menuntut pembubaran Ahmadiyah. Sementara kelompok yang peduli eksistensi Ahmadiyah cenderung menerima meski dengan berat hati. Mengapa? Karena SKB itu merampas hak warga negara untuk menjalankan agama dan keyakinan.

Saya memahami, SKB ini merupakan jalan aman maksimal yang bisa diambil pemerintah di antara tuntutan membubarkan dan mempertahankan Ahmadiyah meski dengan risiko dikatakan SKB setengah hati.

Negara telah kalah
Ada hal-hal penting terkait munculnya SKB. Pertama, SKB merupakan buah desakan massa yang menuntut pemerintah membubarkan Ahmadiyah. Bahkan, SKB ini dikeluarkan persis pada hari saat ribuan pengunjuk rasa anti-Ahmadiyah berdemonstrasi di depan istana.

SKB juga tak dapat dilepaskan dari upaya pemerintah—dalam hal ini kepolisian—untuk menangkap Munarman, tersangka tragedi Monas. Sebelumnya Munarman menyatakan akan menyerahkan diri jika SKB Ahmadiyah dikeluarkan. Karena itu, SKB ini juga bisa dimaknai sebagai jawaban pemerintah atas tuntutan Munarman. Lebih jauh, SKB bisa dilihat sebagai barter. SKB dibarter penyerahan diri Munarman. Dan benar, beberapa jam setelah SKB dikeluarkan, Munarman menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya (9/6/2008). Impas!

Kedua, cara pandang itu bisa mengantar kita pada kesimpulan, negara telah kalah melawan Munarman. Isi SKB menjadi tidak terlalu penting dilihat. Jika dalam konferensi pers Presiden Yudhoyono mengutuk tragedi Monas dan mengatakan negara tidak boleh kalah, dalam konteks ini terbukti negara telah kalah. Keluarnya SKB dan penyerahan diri Munarman tidak berdiri sendiri-sendiri. Pemerintah telah menjawab permintaan Munarman. Jika saja pemerintah tidak tergopoh-gopoh mengeluarkan SKB atau mengeluarkan SKB setelah Munarman tertangkap, mungkin pemerintah masih punya wibawa dan tidak bisa dikatakan kalah.

Ketiga, kenyataan ini amat memprihatinkan. Negara amat ringkih menghadapi kekuatan massa dan tidak berdaya menghadapi Munarman. Kondisi ini membuka mata warga negara, pemerintah ini amat lemah dan mudah disandera. Sungguh amat mengkhawatirkan.

Terlepas dari situasi itu, ada hal-hal substansial yang bisa dilihat. Secara eksplisit, SKB ini mengakui perdebatan tentang Ahmadiyah adalah soal tafsir agama, seperti tercantum pada poin dua. Di sana ada kata ”menghentikan semua kegiatan yang tidak sesuai dengan penafsiran agama Islam pada umumnya”. Sejauh menyangkut tafsir agama, sebenarnya pemerintah tidak punya urusan untuk melakukan pemihakan. Tafsir agama adalah bagian dari hak beragama dan berkeyakinan yang tidak bisa dikriminalisasi. Karena itu, dengan SKB, pemerintah terjebak pemihakan soal tafsir agama.

Langgar hak sipil
Sampai di sini penulis perlu mengemukakan, UU No 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Dengan meratifikasi kovenan ini, pemerintah ingin menunjukkan keseriusannya dalam menjamin hak sipil dan politik warganya.

Kovenan menetapkan hak tiap orang atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama serta perlindungan atas hak-hak itu (Pasal 18); hak untuk mempunyai pendapat tanpa campur tangan pihak lain dan hak atas kebebasan menyatakan pendapat (Pasal 19); pelarangan atas propaganda perang dan tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras, atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan tindak diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan (Pasal 20); pengakuan hak untuk berkumpul yang bersifat damai (Pasal 21); hak tiap orang atas kebebasan berserikat (Pasal 22). Tampaknya pemerintah tidak terlalu mempertimbangkan hal ini, lebih mengikuti selera massa anti-Ahmadiyah.

Meski demikian, ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Pertama, meski tidak memuaskan, kita menghargai upaya pemerintah mengeluarkan SKB yang tidak membekukan dan membubarkan Ahmadiyah. Mereka yang belum puas sebaiknya menempuh jalur hukum dan menjauhkan diri dari tindak kekerasan. Saya menyadari, ibarat obat, SKB ini hanya menjadi obat penenang.

Kedua, SKB tidak boleh mengalihkan isu tragedi Monas. Pelaku kekerasan di Monas harus tetap ditindak tegas. Kepolisian dan pengadilan semestinya tidak boleh tunduk tekanan massa yang menginginkan tersangka tragedi Monas dibebaskan. Pemerintah juga perlu didesak untuk mengkaji pembubaran organisasi yang gemar melakukan kekerasan, menebar teror dan ketakutan.

Ketiga, dengan SKB ini, pemerintah harus menjamin tidak ada lagi kekerasan terhadap warga Ahmadiyah.

-Kompas Rabu, 11 Juni 2008-

Klik di sini untuk melihat sumber (kedua) tulisan ini.

Press Release: Menanggapi Dikeluarkannya SKB tentang Ahmadiyah

10 June 2008 § Leave a comment


(diculik dari wahidinstitute.org atas izin dari editornya)

Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Kejaksaan Agung mengenai keberadaan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) telah dikeluarkan, Senin (09/06/2008). Kita patut menghargai pemerintah karena SKB tersebut tidak melarang keberadaan JAI. Dengan demikian Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan menyatakan:

  1. Pemerintah harus konsisten dengan tetap menjamin kebebasan warga negara dalam beragama dan berkeyakinan sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
  2. Negara harus berdiri di atas semua golongan;
  3. Sesuai dengan SKB tersebut butir 4 yang memerintahkan semua warga negara menjaga dan memelihara kehidupan umat beragama dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum terhadap penganut JAI, pemerintah harus tetap memberikan jaminan bagi penganut Ahmadiyah untuk hidup layak sebagai warga negara dan diperlakukan sama dengan warga negara lain;
  4. Pemerintah harus tetap menjamin keamanan dan keselamatan warga Ahmadiyah;
  5. Pemerintah harus tetap melakukan proses hukum kepada semua pelaku kekerasan yang terlibat pada tragedi Monas berdarah 1 Juni 2008.

Jakarta, 9 Juni 2008

Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

(AKKBB)

Pemerintah Harus Jamin Keselamatan JAI

10 June 2008 § 2 Comments


(diculik dari wahidinstitute.org atas izin dari editornya)

Jakarta, wahidinstitute.org

Keluarnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tentang Ahmadiyah, Senin (9/06/2008), mendapat tanggapan beragam dari masyarakat. Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) menyatakan, pemerintah harus menjamin keselamatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) sebagai akibat keluarnya SKB.

“Keluarnya SKB dapat menimbulkan kekerasan terhadap warga Ahmadiyah. Karena itu, pemerintah harus menjamin keamanan dan keselamatan mereka,” pinta Direktur Eksekutif the WAHID Institute Ahmad Suaedy dalam jumpa pers di Kantor the WAHID Institute, Jakarta, Senin (09/06) malam.

Hadir juga DR. M. Syafi’i Anwar, M. Guntur Romli, Nong Darol Mahmada, Tim Pembela Pancasila (TPP) Saur Siagian dan Khoirul Anam, juga para aktivis AKKBB.

Merespon SKB, AKKBB memberikan penghargaan pada pemerintah yang tidak membubarkan JAI. Meski demikian, AKKBB tetap menyayangkan campur tangan negara mengatur keyakinan warganya.

“Pemerintah harus konsisten dengan tetap menjamin kebebasan warga negara dalam beragama dan berkeyakinan sesuai amanat Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945,” tegas Guntur Romli.

Selain itu, lanjut Guntur, pemerintah harus tetap melakukan proses hukum pada semua pelaku kekerasan Tragedi Monas Berdarah 1 Juni 2008 lalu.

Suaedy mengingatkan, SKB yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama dan Jaksa Agung ini sangat mungkin dijadikan alasan untuk melakukan penyesatan atau persekusi terhadap warga Ahmadiyah di berbagai daerah.

Karenanya, lanjut Suaedy, pemerintah tidak bisa lepas tangan dari masalah ini. “Pemerintah harus bertanggungjawab jika terjadi pelanggaran hukum terhadap warga JAI,” tegasnya.

Sementara Saur Siagian menegaskan, SKB merupakan bentuk pelanggaran negara terhadap konstitusi karena campur tangan negara terhadap keyakinan warganya.

“Kita akan mengambil langkah hukum dengan melakukan Judicial Review terhadap SKB ini,” jelasnya. [sa]

Gus Dur Akan Lebih Berterima Kasih Jika FPI Dibubarkan

9 June 2008 § 2 Comments


(diculik dari gusdur.net atas izin dari editornya)

Jakarta, gusdur.net

Mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) berterima kasih kepada pemerintah karena telah menangkap Ketua FPI Habib Rizieq dan kawan-kawannya yang terlibat dalam penyerangan massa AKK-BB di Monas 1 Juni 2008.

”Rasa terima kasih saya kepada pemerintah yang telah menangkap anggota FPI. Tapi akan lebih berterima kasih lagi jika FPI dibubarkan oleh pemerintah.”

Demikian Gus Dur saat menggelar jumpa pers di Gedung PBNU, Kamis (5/5/2008). Tampak mendampinginya tokoh pro demokrasi Asmara Nababan, Direktur Eksekutif the Wahid Institute, yang juga salah satu korban FPI, Ahmad Suaedy.

Dia mengungkapkan alasannya menuntut pembubaran, karena FPI telah berulangkali melakukan kekerasan. ”Mereka telah berulang kali melakukan pelanggaran hukum dan undang-undang.”

Diakuinya sudah lebih lima tahun dirinya meminta pemerintah membubarkan organisasi-organisasi penebar kekerasan, tapi tidak digubris pemerintah. ”Kalau pemerintah tidak membubarkan, ya kita bubarkan sendiri,” kata Gus Dur.

Menurut Gus Dur, tuntutan pembubaran FPI di sejumlah daerah adalah inisiatif masyarakat akibat kekesalan massa terhadap organisasi itu. ”Walaupun saya gak menyuruh mereka, tapi begitulah kenyataannya,” ungkapnya.

Dia juga menampik jika tuntutan pembubaran itu akan menimbulkan kekerasan baru. ”Tidak ada orang NU yang melakukan kekerasan. Menuntut pembubaran bukan berarti menggunakan kekerasan.”

Kenapa saat Gus Dur menjadi presiden tidak membubarkan FPI? ”Saya bekerja menurut prioritas. Saya berkeliling dunia untuk menjaga Indonesia agar tetap satu.”

Dia juga menyayangkan ada upaya pembelokan masalah, karena kekerasan oleh FPI dikaitkan dengan Penerbitan SKB 3 Menteri tentang pembubaran Ahmadiyah. ”Akan saya tentang di pengadilan. Tidak boleh ada organisasi dibubarkan kalau tidak melakukan pelanggaran hukum seperti FPI, Ahmadiyah mana pernah melakukan kekerasan?.”

Dalam kesempatan itu Gus Dur juga menyayangkan sikap Munarman, pemimpin penyerangan di Monas yang tidak bertanggungjawab. ”Ironis sekali seorang pengacara hukum kok, sembunyi.”

Seorang wartawan menanyakan, ada kemungkinan Munarman disembunyikan oleh seorang jenderal? ”Jenderal ini diperintah oleh seorang pejabat tinggi negara. Saya tahu itu,” jawab Gus Dur.

Atas segala sikapnya ini, Gus Dur mengatakan tidak takut dengan ancaman pembunuhan yang diedarkan di internet. ”Baru diancam mereka aja kok takut. Saya jaman Soeharto diancam bunuh tiga kali.”

Dibikin
Asmara Nababan yang mendampingi Gus Dur juga menyambut baik kerja polisi menangkap Habib Rizieq Cs. ”Kita menyambut baik. Tapi polisi juga harus membuktikan kabar yang beredar bahwa penyerangan oleh massa FPI terhadap massa AKKBB sengaja diarahkan oleh pihak kepolisian. Buktinya polisi sudah tahu akan ada penyerangan.”

Gus Dur menimpali pernyataan Asmara tersebut, ”saya sedikit berbeda dengan Pak Asmara, bukan hanya diketahui oleh polisi tapi dibikin polisi.”

Where Am I?

You are currently browsing entries tagged with monas at Warung Nalar.

%d bloggers like this: