Kampanye Anti-Tuhan

28 October 2008 § 5 Comments


Kaum Atheis Memasang Iklan di Bus.

Perjuangan kaum atheis untuk mengampanyekan anti-Tuhan terus dilakukan. Kabar terbaru, sekelompok kaum atheis di Inggris akan membeli puluhan badan bus yang beroperasi di Kota London untuk dipasangi iklan anti-Tuhan.

Koordinator kelompok itu telah mengumpulkan dana dengan memasang iklan di sebuah situs amal. Hasilnya luar biasa. Hanya dalam beberapa jam sejak iklan itu dimuat, mereka mengumpulkan dana 70.000 poundsterling (sekitar Rp 1,2 miliar). Itu tujuh kali lipat dari target semula. Para donatur, termasuk pakar biologi asal Oxford University, Richards Dawkins, yang mendonasikan dana 5.500 poundsterling.

Selanjutnya, dana itu akan digunakan untuk memasang poster-poster di 30 bus berwarna merah di London dengan slogan “Mungkin tidak ada Tuhan. Kini berhentilah mencemaskan diri dan menikmati hidup Anda.”

Iklan itu akan diluncurkan selama empat pekan mulai Januari 2009. Namun, dengan banyaknya dana terkumpul, bisa jadi iklan akan diperpanjang. “Banyak orang mengatakan, mereka berusaha mengendalikan atheis seperti menggiring sekumpulan kucing. Dalam beberapa hari terakhir menunjukkan itu tidak benar,” kata penulis komedi Ariane Sherine mengawali kampanye, Rabu (22/10).

Umumnya bus-bus di London membawakan poster iklan bagi supermarket atau film Hollywood. Namun, sejumlah kelompok keagamaan mulai memanfatkan wahana iklan itu dalam beberapa waktu lalu. Sejumlah gereja Kristen dan kelompok Muslim memasang poster berisi seruan beragama.

Rupanya Sherine dkk jengah dengan upaya mereka. Sherine geram setelah menyaksikan serangkian poster kaum Kristen di sejumlah bus awal tahun ini. Di sana disebutkan bahwa kaum atheis akan kekal dalam siksaan di neraka.

“Saya kira akan menjadi hal positif menandinginya. Jangan cemas, Anda tidak akan masuk neraka,” kata Sherine (28). “Kamu atheis yakin ini satu-satunya hidup yang kami miliki dan kami seharusnya  menikmatinya. ”

Asosiasi Humanis Inggris, kelompok yang mengoordinasikan pengumpulan dana iklan anti-Tuhan, mengatakan, kampanye mereka berjalan sukses. Mereka bahkan merencanakan menggelar kampanye serupa di Kota Manchester dan Edinburgh.

ONO
Sumber : AP

Tentang Jaringan Islam Liberal (JIL)

16 October 2008 § 19 Comments


1. Apa itu Islam liberal?

Islam Liberal adalah suatu bentuk penafsiran tertentu atas Islam dengan landasan sebagai berikut:

a. Membuka pintu ijtihad pada semua dimensi Islam.

Islam Liberal percaya bahwa ijtihad atau penalaran rasional atas teks-teks keislaman adalah prinsip utama yang memungkinkan Islam terus bisa bertahan dalam segala cuaca. Penutupan pintu ijtihad, baik secara terbatas atau secara keseluruhan, adalah ancaman atas Islam itu sendiri, sebab dengan demikian Islam akan mengalami pembusukan. Islam Liberal percaya bahwa ijtihad bisa diselenggarakan dalam semua segi, baik segi muamalat (interaksi sosial), ubudiyyat (ritual), dan ilahiyyat (teologi).

b. Mengutamakan semangat religio etik, bukan makna literal teks.

Ijtihad yang dikembangkan oleh Islam Liberal adalah upaya menafsirkan Islam berdasarkan semangat religio-etik Qur’an dan Sunnah Nabi, bukan menafsirkan Islam semata-mata berdasarkan makna literal sebuah teks. Penafsiran yang literal hanya akan melumpuhkan Islam. Dengan penafsiran yang berdasarkan semangat religio-etik, Islam akan hidup dan berkembang secara kreatif menjadi bagian dari peradaban kemanusiaan universal.

c. Mempercayai kebenaran yang relatif, terbuka dan plural.

Islam Liberal mendasarkan diri pada gagasan tentang kebenaran (dalam penafsiran keagamaan) sebagai sesuatu yang relatif, sebab sebuah penafsiran adalah kegiatan manusiawi yang terkungkung oleh konteks tertentu; terbuka, sebab setiap bentuk penafsiran mengandung kemungkinan salah, selain kemungkinan benar; plural, sebab penafsiran keagamaan, dalam satu dan lain cara, adalah cerminan dari kebutuhan seorang penafsir di suatu masa dan ruang yang terus berubah-ubah.

d. Memihak pada yang minoritas dan tertindas.

Islam Liberal berpijak pada penafsiran Islam yang memihak kepada kaum minoritas yang tertindas dan dipinggirkan. Setiap struktur sosial-politik yang mengawetkan praktek ketidakadilan atas yang minoritas adalah berlawanan dengan semangat Islam. Minoritas di sini dipahami dalam maknanya yang luas, mencakup minoritas agama, etnik, ras, jender, budaya, politik, dan ekonomi.

e. Meyakini kebebasan beragama.

Islam Liberal meyakini bahwa urusan beragama dan tidak beragama adalah hak perorangan yang harus dihargai dan dilindungi. Islam Liberal tidak membenarkan penganiayaan (persekusi) atas dasar suatu pendapat atau kepercayaan.

f. Memisahkan otoritas duniawi dan ukhrawi, otoritas keagamaan dan politik.

Islam Liberal yakin bahwa kekuasaan keagamaan dan politik harus dipisahkan. Islam Liberal menentang negara agama (teokrasi). Islam Liberal yakin bahwa bentuk negara yang sehat bagi kehidupan agama dan politik adalah negara yang memisahkan kedua wewenang tersebut. Agama adalah sumber inspirasi yang dapat mempengaruhi kebijakan publik, tetapi agama tidak punya hak suci untuk menentukan segala bentuk kebijakan publik. Agama berada di ruang privat, dan urusan publik harus diselenggarakan melalui proses konsensus.

2. Mengapa disebut Islam Liberal?

Nama “Islam liberal” menggambarkan prinsip-prinsip yang kami anut, yaitu Islam yang menekankan kebebasan pribadi dan pembebasan dari struktur sosial-politik yang menindas. “Liberal” di sini bermakna dua:

kebebasan dan pembebasan. Kami percaya bahwa Islam selalu dilekati kata sifat, sebab pada kenyataannya Islam ditafsirkan secara berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan penafsirnya. Kami memilih satu jenis tafsir, dan dengan demikian satu kata sifat terhadap Islam, yaitu “liberal”. Untuk mewujudkan Islam Liberal, kami membentuk Jaringan Islam Liberal (JIL).

3. Mengapa Jaringan Islam Liberal?

Tujuan utama kami adalah menyebarkan gagasan Islam Liberal seluas-luasnya kepada masyarakat. Untuk itu kami memilih bentuk jaringan, bukan organisasi kemasyarakatan, maupun partai politik. JIL adalah wadah yang longgar untuk siapapun yang memiliki aspirasi dan kepedulian terhadap gagasan Islam Liberal.

4. Apa misi JIL?

Pertama, mengembangkan penafsiran Islam yang liberal sesuai dengan prinsip-prinsip yang kami anut, serta menyebarkannya kepada seluas mungkin khalayak.

Kedua, mengusahakan terbukanya ruang dialog yang bebas dari tekanan konservatisme. Kami yakin, terbukanya ruang dialog akan memekarkan pemikiran dan gerakan Islam yang sehat.

Ketiga, mengupayakan terciptanya struktur sosial dan politik yang adil dan manusiawi.

***

*Dikliping dari sini.

Kontradiksi Berpikir Abu Bakar Ba’asyir

14 August 2008 § 19 Comments


Oleh Ulil Abhsar Abdalla

Ulil Abshar Abdalla, 2004

Baru-baru ini, kita membaca berita di sejumlah media tentang mundurnya Abu Bakar Ba’ayir dari organisasi di mana selama ini dia menjabat sebagai amir atau komandannya, yaitu Majelis Mujahidin Indonesia (MMI). Alasan mundurnya Ba’asyir menarik sekali. Dia berpandangan bahwa sistem kepemimpinan yang dianut oleh MMI makin melenceng dari sunnah atau teladan Nabi Muhammad.

Dia mengatakan bahwa MMI selama ini memakai sistem kepemimpinan kolektif dan demokratis. Sistem itu, di mata Ba’ayir, tidak Islami. Orang-orang seperti Ba’asyir memandang demokrasi sebagai kafir, tidak Islami, tidak sesuai dengan sunnah Nabi.

Ba’asyir berencana mendirikan jama’ah atau organisasi baru yang di mata dia lebih sesuai dengan sunnah Nabi. Dalam organisasi baru itu, Ba’asyir akan memakai system kepemimpinan yang lebih Islami, bukan sistem kepemimpinan demokratis yang pelan-pelan mulai diadopsi oleh MMI akhir-akhir ini.

Ada beberapa alternatif nama untuk organisasi baru yang hendak ia dirikan itu, misalnya: Jamaah Ansharussunah, Jamaah Ansharullah, Jamaah Muslimin Ansharullah, dan Jamaah Ansharuttauhid. Kalau kita jeli mengamati model-model gerakan Islam di berbagai negara Muslim saat ini, nama-nama itu sangat khas pada kelompok-kelompok yang sering disebut sebagai salafi, yaitu kelompok yang dengan gigih sekali ingin mencontoh teladan dan sunnah Nabi secara konsisten, bahkan fanatik sekali.

Saya menulis esei pendek ini bukan karena saya menganggap fenomena MMI atau Ba’asyir sebagai fenomena yang penting. Esei ini ingin menjukkan kontradiksi dalam cara berpikir dan “mindset” orang-orang seperti Abu Bakar Ba’ayir itu. Saya berpendapat, metode gerakan yang dipakai oleh orang-orang Ba’asyir itu mengandung kontradiksi yang akut. Kalau mereka tidak bersikap apologetik dan pura-pura tak tahu, mereka mestinya menyadari sejumlah kontradiksi yang akan saya tunjukkan di bawah ini.

Metode gerakan seperi dipakai Ba’asyir itu juga rapuh dari dasarnya, sehingga cepat atau lambat, gerakan itu akan rontok sendiri. Ba’asyir hidup dengan sebuah “delusi” yang tak dia sadari.

Ba’asyir mengkleim bahwa ingin mendirikan organiasi baru yang lebih sesuai dengan sunnah Nabi. Betulkah kleim semacam itu? Apakah mungkin mendirikan organisasi baru dalam era modern ini tanpa melanggar prinsip mengikuti sunnah Nabi?

Organisasi baru yang akan didirikan oleh Ba’asyir itu, di mata saya,sudah pasti tidak akan sesuai dengan sunnah Nabi. Sebab pada zaman Nabi, tidak kenal sebuah entitas bernama organisasi-organisa si seperti yang akan dia dirikan itu. Pada zaman Nabi semua masyarakat hidup sebagai komunitas tunggal tanpa organisasi atau pengelompokan apapun. Begitu Ba’asyir mendirikan jamaah atau organisasi baru, persis pada saat itu dia meninggalkan sunnah Nabi.

Kalau mau lebih ekstrim lagi, kita bisa berkata bahwa eksperimen mendirikan pesantren Ngruki di Solo pun -yakni pesantren yang didirikan oleh beberapa tokoh Islam termasuk Ba’asyir itu—tidak sesuai dengan sunnah Nabi jika dilihat secara cermat, sebab pada masa Nabi tidak ada sekolah seperti dipraktekkan oleh pesantren dan madrasah di Ngruki itu. Tidak ada sistem kelas, tidak ada sistem ujian, tidak ada sistem ijazah, tidak ada sistem pendaftaran seperti kita saksikan dalam semua praktek sekolah modern saat ini.

Orang-orang seperti Ba’asyir ini memakai logika dan cara berpikir yang aneh dan nyaris tak masuk akal.

Terhadap kritik ini, Ba’asyir boleh jadi menjawab: bahwa system pendidikan ala madrasah yang mengenai kelas-kelas itu tidak bias dikatakan bertentangan dengan sunnah Nabi, sebab sistem itu menyangkut urusan duniawi, bukan masalah ibadah.

Persis di sini soalnya: bukankah soal pemilihan pemimpin, atau soal kepemimpinan secara umum, adalah masalah duniawi pula? Kenapa dia keluar dari MMI karena menganggap bahwa sistem kepemimpinan dalam organisasi itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi? Kenapa dia tak membubarkan pesantren Ngruki saja, sebab pesantren itu juga memakai sistem yang tak ada pada atau dicontohkan oleh Nabi.

Ba’asyir mungkin beranggapan bahwa masalah kepemimpinan bukan soal duniawi, tetapi masalah keagamaan. Pertanyaannya, apakah Nabi memberikan petunjuk yang detil mengenai soal kepemimpinan ini dengan seluruh aspek-aspeknya? Kalau jelas ada petunjuk, kenapa sahabat-sahabat bertengkar hebat saat Nabi wafat, persis untuk memperebutkan kepemimpinan?

Bahkan jenazah Nabi tak sempat dikuburkan selama tiga hari, karena sahabat sibuk bertengkar tentang siapa yang menjadi pengganti Nabi dan bagaimana pula cara memilihnya.

Paradoks lain yang menggelikan adalah bahwa Ba’asyir menolak mentah-mentah sistem demokrasi, tetapi dia menikmatinya sejak pertama kali menginjak bumi Indonesia setelah kembali dari pengasingan di Malaysia selama bertahun-tahun (karena diusir oleh pemerintahan Presiden Suharto yang tak demokratis itu). Demokrasi di Indonesialah yang memungkinkan dia mendirikan organisasi seperti MMI, dan demokrasi itu pulalah yang menjamin hak dia nanti untuk mendirikan organisasi baru yang konon lebih sesuai dengan sunnah Nabi itu.

Kampanye dia selama ini untuk menegakkan syariat Islam di Indonesia tak pernah diganggu oleh aparat keamanan justru karena di Indonesia ada sistem demokrasi. Dengan demikian, Ba’asyir mengecam demokrasi, seraya diam-diam menikmati “roti” demokrasi setiap saat tanpa memberi kredit apapun. Dalam hal ini, Ba’asyir tidak melaksanakan hadis yang terkenal, “man lam yasykur al-nas lam yasykur al-Lah”, barangsiapa tak mensyukuri manusia (yang terlah berbuat baik pada dia), maka dia sama saja tak mensyukuri Tuhan.

Ba’asyir menikmati roti demokrasi, tetapi dia tak pernah memberi kredit apapun pada sistem yang memberinya kebebasan itu. Dia malah mengencam sistem itu sebagai sistem kafir karena berasal dari Barat. Tindakan dia ini bertentangan dengan sunnah Nabi sebagaimana tercermin dalam hadis di atas.

Kalau konsisten dengan perlawanannya atas demokrasi, kenapa Ba’syir tak pindah ke negara Arab Saudi saja yang sama sekali tak menerapkan demokrasi? Saat dia diusir dari Indonesia pada awal 80an dulu, mestinya pada saat itu dia punya kesempatan untuk pindah ke negeri yang sama sekali tak menerapkan demokrasi. Eh, dia malah menungsi ke Malaysia yang juga, dalam tingkat tertentu, menerapkan demokrasi.

Setelah Indonesia makin demokratis paska tergulingnya Soeharto pada 1998, dia malah dia kembali ke Indonesia? Kenapa dia kembali ke negeri yang justru makin intensif mengalami proses demokratisasi? Apakah diam-diam Ba’asyir mencintai demokrasi, walau di mulut meluapkan kecaman pada sistem itu?

Mungkin Ba’asyir akan menjawab pertanyaan-pertanya an saya ini dengan mengatakan: Saya balik ke Indonesia karena saya mau menegakkan Negara syari’ah! Saya mau mendirikan kekuasaan Tuhan, sistem yang ia sebut dengan istilah yang aneh sekali, yaitu “Allah-krasi”, yakni kekuasaan Allah sebagai lawan dari “demokrasi”, kekuasaan rakyat.

Pertama, sistem yang ia sebut sebagai Allah-krasi itu sendiri tidak pernah ada dalam sunnah atau dikatakan secara tegas oleh Nabi sendiri. Dalam hal ini, dia telah melanggar prinsip yang ia anut dengan gigih itu, yaitu hendak hidup sesuai seluruhnya dengan sunnah. Nabi sendiri tak pernah menyebut kekuasaan yang ia praktekkan di Madinah dulu sebagai Allah-krasi.

Kenapa dia menciptakan sesuatu yang tak ada dalam agama. Bukankah ini bid’ah, dan setiap bid’ah, sebagaimana ajaran yang diyakini oleh orang-orang semacam Ba’asyir ini akan membawa seseorang masuk neraka (kullu bid’atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi al-nar). Akankah Ba’asyir masuk neraka karena menciptakan bid’ah Allah-krasi itu? allahu a’lam! Hanya Tuhan yang tahu.

Kedua, agar dia bisa memperjuangkan sistem Allah-krasi di Indonesia, dia tak bisa tidak butuh sebuah lingkungan politik yang memungkinkan perjuangan itu; dan itu, sekali lagi, adalah sistem demokrasi. Sebab, jika dia hidup di negeri yang tidak demokratis, sudah tentu dia tak akan bisa memperjuangkan idenya tersebut.

Jika Ba’asyir misalnya menetap di Saudi, dia sudah ditangkap dari sejak awal dan tak akan pernah keluar dari penjara, sebab dia mengampanyekan sistem yang menentang kekuasaan yang ada di sana. Hanya di negeri demokratis seperti Indonesialah dia bisa bergerak dengan leluasa. Bagaimana dia bisa mengecam sistem demokrasi yang telah memberinya hidup selama ini?

Paradoks yang lebih parah lagi dan mendasar adalah keinginan Ba’asyir mendirikan sebuah negara syari’ah, negara yang berlandaskan system Allah-krasi itu. Konsep negara itu sendiri tak dikenal secara eksplisit pada zaman Nabi. Nabi sendiri tak pernah menyebut komunitas di Madinah sebagai “daulah” atau negara. Dalam Piadam Madinah yang terkenal itu, komunitas di Madinah hanya disebut sebagai “ummah” saja. Kata ummah di sana tidak terbatas pada umat Islam, tetapi juga umat-umat lain di luar Islam, termasuk Yahudi.

Kalau hendak konsisten mengikuti sunnah Nabi, tindakan Ba’asyir untuk menciptakan nama “negara” itu sendiri untuk menyebut sebuah komunitas yang hendak ia dirikan jelas tidak sesuai dengan teladan atau sunnah Nabi.

Kalau kita amati kelompok-kelompok Islam yang meneriakkan semboyan ingin hidup sesuai dengan sunnah dan teladan Nabi, ada semacam pola yang menarik. Pola ini terjadi di tanah Arab sendiri, dan terjadi pula (atau tepatnya ditiru?) di Indonesia dan negeri-negeri lain di luar Arab. Yaitu, mereka ini cenderung terlibat dalam pertengkaran internal yang tak pernah selesai. Pesoalannya sepel: masing-masing kelompok menuduh yang lain sebagai menyimpang dari atau kurang konsisten dengan sunnah, dan menganggap merekalah yang paling konsisten mengikutinya.

Inilah yang kita lihat pada kasus perpecahan dalam tubuh Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) sekarang ini. Perpecahan ini juga kita lihat dalam kelompok-kelompok salafi yang lain di sejumlah kota di Indonesia. Pengalaman ini sudah pernah kita saksikan pada Partai Komunis dulu; masing-masing faksi menganggap dirinya paling “ortodoks” dan menuduh yang lain “reformis”.

Ba’asyir keluar dari MMI karena merasa organisasi itu dikelola dengan prinsip yang tak seusai dengan sunnah Nabi. Saya memprediksi, kelompok baru yang akan didirikan oleh Ba’asyir itu, suatu saat juga akan pecah lagi karena pada gilirannya nanti akan ada kelompok yang merasa lebih konsisten pada sunnah ketimbang yang lain. Begitu seterusnya.

Deskripsi yang tepat untuk menggambarkan kelompok-kelompok yang mengkleim paling mengikuti sunnah ini adalah sebuah ayat dalam Quran, tahsabuhum jam’an wa qulubuhum syatta; engkau melihat mereka seolah-olah bersatu (di bawah ide mengikuti sunnah Nabi), tetapi hati mereka seungguhnya saling terpecah-belah. Dengan kata lain, gerakan ini sebenarnya rapuh di dalam, persis karena terlalu menekankan “kesucian” gerakan, purifikasi, dan tidak belajar untuk kompromi dan akomodatif dengan keadaan yang terus berubah.

Watak gerakan puritan di mana-mana selalu mengandung resko perpecahan internal. Jika kita mau belajar lebih jauh lagi, perpecahan dalam tubuh umat Islam selama ini terjadi persis karena dorongan “puritan” itu, yakni masing-masing kelompok merasa paling sesuai dengan Quran dan sunnah. Dengan sikap “sok benar” sendiri itu, mereka dengan mudah menuduh gerakan yang lain kafir, sesat, murtad, syirik, dsb.

Paradoks seperti dihadapi oleh Ba’asyir ini semestinya menjadi pelajaran bagi kelompok-kelompok Islam yang lain. Di mata saya, metode perjuangan Islam ala Ba’asyir sudah mentok dan tak akan membawa umat Islam ke mana-mana. Sangat keterlaluan jika ada orang-orang yang masih percaya atau “terkelabui” oleh tokoh dan metode perjuangan seperti ini.

Penangkal paling manjur agar umat Islam tak terkecoh oleh retorika orang-orang semacam Ba’asyir ini adalah nalar yang sehat dan kritis. Umat seharusnya diajarkan bagaimana berpikir secara kritis dan berani mempertanyakan kleim-kleim kosong yang diajukan oleh tokoh seperti Abu Bakar Ba’asyir itu.[]

Menjaga Keseimbangan NU

24 July 2008 § 1 Comment


Oleh Rumadi (Peneliti The Wahid Institute, Dosen Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

SETELAH Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-30 tahun 2004 lalu, banyak kalangan menengarai bahwa bandul gerakan NU semakin bergeser ke kanan. Hal itu antara lain ditandai dengan semakin menguatnya arus konservatif dalam tubuh NU dan semakin jauhnya kader-kader kritis NU dari arus struktur NU. Ketika mendapat kritikan itu, Hasyim Muzadi (HM), Ketua Umum PB NU, menjawab dengan sangat diplomatis: bukan NU bergeser ke kanan, tapi karena selama ini terlalu lama berada di kiri, sehingga bergeser ke tengah dianggap ke kanan.

Kala itu, meski dengan berat hati saya masih bisa menerima. Saya berpandangan ini cara HM untuk membuat keseimbangan baru di tubuh NU. Harus diakui, ketika HM menjadi Ketua Umum PB NU sejak 1999, pengaruh Gus Dur sangat kuat. Pelan-pelan dia mulai menggeser pengaruh Gus Dur di tingkat pengurus cabang dan wilayah NU. HM cukup sukses melakukan hal ini. Bukan hanya menggeser orang-orang yang dianggap Gus Dur-ian, tapi juga anasir-anasir pemikiran Gus Dur mulai dipinggirkan. Sekarang ini, di tingkat pengurus cabang dan wilayah pengaruh HM cukup kuat, menggeser pengaruh Gus Dur. Hal ini antara lain bisa dilihat dari kuatnya dukungan pengurus cabang dan wilayah pada HM dalam Muktamar ke-30 lalu.

Setelah HM berhasil menggeser pengaruh, dia mulai berani secara terbuka beroposisi dengan Gus Dur. Dalam berbagai isu-isu penting, HM dan Gus Dur nyaris selalu berbeda pendapat. Bahkan, ada kawan yang berkomentar, HM sudah sampai pada taraf “asal beda” dengan Gus Dur. Dalam konteks kebangsaan, mereka berdua memang masih dalam satu suara tentang NKRI dengan Pancasila sebagai dasar negara sudah final. Tidak ada keharusan mendirikan negara Islam di Indonesia. Namun, derivasi dari masalah kebangsaan ini masing-masing punya cara pandang sendiri.

Dalam kaitan itu, tulisan ini ingin menfokuskan pada isu penting, yaitu soal penyikapan atas isu-isu keagamaan mutakhir, terutama menyangkut kekerasan atas nama agama. Sikap atas tragedi Monas bisa menjadi titik masuk.

Isu Kekerasan Agama
Sample terbaik untuk mengulas masalah ini adalah penyikapan atas tragedi Monas 1 Juni lalu. Dalam kasus ini Gus Dur dapat disebut sebagai tokoh terdepan untuk melawan anarkhisme Front Pembela Islam (FPI). Bahkan Gus Dur berteriak kencang agar keberadaan organisasi FPI ditinjau ulang. Gus Dur juga mengutuk keras aksi kekerasan di Monas dimana beberapa putra terbaik NU menjadi korban. Karena sikap Gus Dur ini, Rizieq Sihab, pemimpin FPI, mengeluarkan “lidah api”-nya dalam sebuah dialog di tv swasta dengan mengatakan Gus Dur tidak tahu apa-apa karena dia orang yang buta mata dan buta hati (3/6/08). Karena ucapan ini, kantong-kantong NU yang masih setia dengan Gus Dur bergerak dimana-mana mendesak agar FPI dibubarkan.

Karena itu, kalau boleh saya simplifikasi, penyikapan atas tragedi monas bisa menjadi sedemikian massif, terutama di wilayah Jawa, setidaknya karena dua hal: pertama, karena yang menjadi korban sebagian adalah aktifis-aktifis muda NU; kedua, karena faktor Gus Dur, terutama ucapan Rizieq Sihab yang menyakitkan itu. Saya yakin, kalau tidak ada faktor ini, tidak akan ada gerakan kantong-kantong NU melawan FPI.

Hal yang paling menarik di tengah situasi itu adalah sikap HM. Dalam konferensi pers beberapa hari setelah tragedi Monas dia mengatakan agar korban tragedi Monas tidak dikait-kaitkan dengan warga NU. Dia juga minta agar warga NU tidak dijadikan umpan untuk bertempur melawan FPI. Alih-alih memberi simpati kepada warga NU yang menjadi korban dan menghujat FPI, HM dalam pernyataan-pernyataannya justru lebih condong memberi dukungan kepada FPI. Pernyataan demikian berulang kali dia ucapkan dalam berbagai kesempatan.

Bahkan, dalam sebuah situs internet diberitakan PB NU mengirim tim yang tergabung dalam Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH) NU untuk membela Rizieq Sihab. “LPBH-NU ikut sebagai bagian tim hukum yang sudah ada untuk mendampingi dan membela Habib dalam perkaranya,” kata Ketua LPBH NU Sholeh Amin saat menjenguk Rizieq di Rutan Narkoba, Polda Metro Jaya (www.detik.com 9/6/2008). Sejauh ini belum ada bantahan atas berita tersebut, meskipun lewat SMS saya mendapat informasi, HM minta kepada Sholeh Amin agar menjadi pembela Rizieq atas nama pribadi, bukan atas nama NU.

Akibat sikap HM ini, sikap masyarakat NU yang sudah geram dengan FPI akibat tindakan-tindakan anarkhisnya mulai terbelah. Sebagian besar pengurus struktural NU mulai termakan dengan ucapan HM. Tragedi Monas dianggap sebagai skenario kelompok sosialis untuk membenturkan NU dengan FPI. Karena mendapat angin dari HM ini, FPI di Jatim yang sudah tertekan merasa mendapat angin. Bahkan, FPI Jember yang sudah membubarkan diri dihidupkan lagi dan mendapat support dari seorang tokoh NU Jakarta yang sengaja datang ke Jember. Demikian juga dengan FPI di Madura yang justru semakin berani “menantang” karena angin HM ini.

Sikap ini sungguh sulit diterima akal sehat. Saya tidak melihat alasan apapun dari sikap HM ini kecuali hanya ingin sekedar beda dengan Gus Dur. Anak-anak muda NU yang menjadi korban tragedi Monas dikenal sebagai aktifis yang dekat dengan Gus Dur. Harus diakui juga, gerakan massif di berbagai daerah adalah kantong-kantong pendukung Gus Dur. Sebelum simpati terhadap Gus Dur menggelinding semakin besar, tidak ada pilihan lain bagi HM kecuali harus menghambatnya. Daripada sejalan dengan Gus Dur, HM lebih memilih simpati dan “mendukung” FPI.

Menurut saya, hal ini merupakan degradasi sikap ke-NU-an yang luar biasa atas kelompok yang gemar mengumbar kekerasan. HM telah mendevaluasi kehormatan NU sebagai organisasi sosial keagamaan yang dikenal moderat. Klaim Islam moderat dan rahmatan lil alamin yang dikampanyekan HM ke mana-mana seolah runtuh karena sikapnya ini. Posisi dia sebagai Presiden World Conference on Religion and Peace (WCRP) sama sekali tidak tercermin.

Bukan hanya soal tragedi Monas, dalam isu-isu yang lain seperti soal Ahmadiyah, RUU Anti Pornografi dan sebagainya, NU di bawah HM seolah menari dalam irama yang ditabuh “Islam kanan” yang dikomandani MUI. NU menjadi sering dijadikan legitimasi gerakan kelompok-kelompok fundamentalis. Tidak bisa diingkari, dalam tragedi Monas ini, PB NU tampak menjadi fundamentalis. Justru Muhammadiyah lebih kelihatan moderat.

Situasi demikian tidak bisa dibiarkan. Harus dipikirkan bagaimana menjaga kesimbangan NU, bukan hanya dalam pemikiran, tapi juga dalam gerakan praksis-nya. Dalam konteks ini ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Pertama, NU harus meneguhkan kembali sikapnya sebagai Islam moderat. Bukan hanya dalam retorika, tapi harus dibuktikan secara konkrit. Kedua, pemimpin NU harus menjauhkan diri dari sikap “asal beda” dengan orang yang dianggap sebagai lawannya. Sikap asal beda ini sebenarnya menunjukkan bagaimana kualitas kepemimpinan seseorang, dan kita sulit mempercayai seorang pemimpin yang mempunyai karakter demikian. Ketiga, sudah saatnya, kader-kader NU di berbagai lapisan mulai memikirkan mencari figur pemimpin yang berani “pasang badan” untuk menjaga kehormatan NU.

*Artikel diboyong dari sini. Just click!

SKB Setengah Hati

1 July 2008 § 1 Comment


Oleh Rumadi (peneliti The Wahid Institute)

Surat keputusan bersama dua menteri dan Jaksa Agung tentang Ahmadiyah akhirnya keluar, Senin (9/6/2008).

Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) No 3/2008, No Kep-033/A/JA/6/2008, dan No 199 Tahun 2008 tanggal 9 Juni 2008 tentang peringatan dan perintah kepada penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan masyarakat.

SKB itu mengandung enam hal. Pertama, memberi peringatan dan memerintahkan semua warga negara untuk tidak menceritakan, menafsirkan suatu agama di Indonesia yang menyimpang sesuai UU No 1 PNPS 1965 tentang pencegahan penodaan agama.

Kedua, memberi peringatan dan memerintahkan semua penganut dan pengurus JAI agar menghentikan semua kegiatan yang tidak sesuai dengan penafsiran agama Islam umumnya, seperti pengakuan adanya nabi setelah Nabi Muhammad SAW.

Ketiga, memberi peringatan dan memerintahkan kepada anggota atau pengurus JAI yang tidak mengindahkan peringatan itu dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundangan.

Keempat, memberi peringatan dan memerintahkan semua warga negara menjaga dan memelihara kehidupan umat beragama dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum terhadap penganut JAI.

Kelima, memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah dapat dikenakan sanksi sesuai perundangan yang berlaku.

Keenam, memerintahkan aparat pemerintah dan pemerintah daerah agar melakukan langkah-langkah pembinaan dalam rangka pengamanan dan pengawasan pelaksanaan SKB ini.

Dari enam poin itu, tidak ada kata pembekuan dan pembubaran Ahmadiyah. JAI hanya diminta untuk menghentikan aktivitasnya. Aktivitas apa yang dimaksud juga tidak jelas, apakah aktivitas komunal atau aktivitas individu. Apakah warga JAI tidak boleh shalat di masjid yang dibangun, juga tidak jelas. Namun, jika mencermati poin kedua, tidak semua kegiatan JAI diminta dihentikan, tetapi hanya yang terkait penafsiran yang dianggap tidak sesuai Islam pada umumnya. Karena itu, warga Ahmadiyah sebenarnya tetap bisa ibadah seperti biasa.

Secara substansial, SKB ini multitafsir dan rentan disalahpahami. Namun, dalam SKB itu, pemerintah masih mengakui eksistensi Ahmadiyah sehingga perlu dilindungi dari kemungkinan tindak kekerasan, seperti tercantum dalam butir keempat.

SKB ini tentu tidak memuaskan semua pihak. Kelompok anti- Ahmadiyah merasa, SKB ini banci karena hanya memberi peringatan, tidak membekukan, apalagi membubarkan. Karena itu, kelompok ini menyatakan akan terus menuntut pembubaran Ahmadiyah. Sementara kelompok yang peduli eksistensi Ahmadiyah cenderung menerima meski dengan berat hati. Mengapa? Karena SKB itu merampas hak warga negara untuk menjalankan agama dan keyakinan.

Saya memahami, SKB ini merupakan jalan aman maksimal yang bisa diambil pemerintah di antara tuntutan membubarkan dan mempertahankan Ahmadiyah meski dengan risiko dikatakan SKB setengah hati.

Negara telah kalah
Ada hal-hal penting terkait munculnya SKB. Pertama, SKB merupakan buah desakan massa yang menuntut pemerintah membubarkan Ahmadiyah. Bahkan, SKB ini dikeluarkan persis pada hari saat ribuan pengunjuk rasa anti-Ahmadiyah berdemonstrasi di depan istana.

SKB juga tak dapat dilepaskan dari upaya pemerintah—dalam hal ini kepolisian—untuk menangkap Munarman, tersangka tragedi Monas. Sebelumnya Munarman menyatakan akan menyerahkan diri jika SKB Ahmadiyah dikeluarkan. Karena itu, SKB ini juga bisa dimaknai sebagai jawaban pemerintah atas tuntutan Munarman. Lebih jauh, SKB bisa dilihat sebagai barter. SKB dibarter penyerahan diri Munarman. Dan benar, beberapa jam setelah SKB dikeluarkan, Munarman menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya (9/6/2008). Impas!

Kedua, cara pandang itu bisa mengantar kita pada kesimpulan, negara telah kalah melawan Munarman. Isi SKB menjadi tidak terlalu penting dilihat. Jika dalam konferensi pers Presiden Yudhoyono mengutuk tragedi Monas dan mengatakan negara tidak boleh kalah, dalam konteks ini terbukti negara telah kalah. Keluarnya SKB dan penyerahan diri Munarman tidak berdiri sendiri-sendiri. Pemerintah telah menjawab permintaan Munarman. Jika saja pemerintah tidak tergopoh-gopoh mengeluarkan SKB atau mengeluarkan SKB setelah Munarman tertangkap, mungkin pemerintah masih punya wibawa dan tidak bisa dikatakan kalah.

Ketiga, kenyataan ini amat memprihatinkan. Negara amat ringkih menghadapi kekuatan massa dan tidak berdaya menghadapi Munarman. Kondisi ini membuka mata warga negara, pemerintah ini amat lemah dan mudah disandera. Sungguh amat mengkhawatirkan.

Terlepas dari situasi itu, ada hal-hal substansial yang bisa dilihat. Secara eksplisit, SKB ini mengakui perdebatan tentang Ahmadiyah adalah soal tafsir agama, seperti tercantum pada poin dua. Di sana ada kata ”menghentikan semua kegiatan yang tidak sesuai dengan penafsiran agama Islam pada umumnya”. Sejauh menyangkut tafsir agama, sebenarnya pemerintah tidak punya urusan untuk melakukan pemihakan. Tafsir agama adalah bagian dari hak beragama dan berkeyakinan yang tidak bisa dikriminalisasi. Karena itu, dengan SKB, pemerintah terjebak pemihakan soal tafsir agama.

Langgar hak sipil
Sampai di sini penulis perlu mengemukakan, UU No 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Dengan meratifikasi kovenan ini, pemerintah ingin menunjukkan keseriusannya dalam menjamin hak sipil dan politik warganya.

Kovenan menetapkan hak tiap orang atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama serta perlindungan atas hak-hak itu (Pasal 18); hak untuk mempunyai pendapat tanpa campur tangan pihak lain dan hak atas kebebasan menyatakan pendapat (Pasal 19); pelarangan atas propaganda perang dan tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras, atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan tindak diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan (Pasal 20); pengakuan hak untuk berkumpul yang bersifat damai (Pasal 21); hak tiap orang atas kebebasan berserikat (Pasal 22). Tampaknya pemerintah tidak terlalu mempertimbangkan hal ini, lebih mengikuti selera massa anti-Ahmadiyah.

Meski demikian, ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Pertama, meski tidak memuaskan, kita menghargai upaya pemerintah mengeluarkan SKB yang tidak membekukan dan membubarkan Ahmadiyah. Mereka yang belum puas sebaiknya menempuh jalur hukum dan menjauhkan diri dari tindak kekerasan. Saya menyadari, ibarat obat, SKB ini hanya menjadi obat penenang.

Kedua, SKB tidak boleh mengalihkan isu tragedi Monas. Pelaku kekerasan di Monas harus tetap ditindak tegas. Kepolisian dan pengadilan semestinya tidak boleh tunduk tekanan massa yang menginginkan tersangka tragedi Monas dibebaskan. Pemerintah juga perlu didesak untuk mengkaji pembubaran organisasi yang gemar melakukan kekerasan, menebar teror dan ketakutan.

Ketiga, dengan SKB ini, pemerintah harus menjamin tidak ada lagi kekerasan terhadap warga Ahmadiyah.

-Kompas Rabu, 11 Juni 2008-

Klik di sini untuk melihat sumber (kedua) tulisan ini.

Press Release: Menanggapi Dikeluarkannya SKB tentang Ahmadiyah

10 June 2008 § Leave a comment


(diculik dari wahidinstitute.org atas izin dari editornya)

Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Kejaksaan Agung mengenai keberadaan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) telah dikeluarkan, Senin (09/06/2008). Kita patut menghargai pemerintah karena SKB tersebut tidak melarang keberadaan JAI. Dengan demikian Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan menyatakan:

  1. Pemerintah harus konsisten dengan tetap menjamin kebebasan warga negara dalam beragama dan berkeyakinan sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
  2. Negara harus berdiri di atas semua golongan;
  3. Sesuai dengan SKB tersebut butir 4 yang memerintahkan semua warga negara menjaga dan memelihara kehidupan umat beragama dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum terhadap penganut JAI, pemerintah harus tetap memberikan jaminan bagi penganut Ahmadiyah untuk hidup layak sebagai warga negara dan diperlakukan sama dengan warga negara lain;
  4. Pemerintah harus tetap menjamin keamanan dan keselamatan warga Ahmadiyah;
  5. Pemerintah harus tetap melakukan proses hukum kepada semua pelaku kekerasan yang terlibat pada tragedi Monas berdarah 1 Juni 2008.

Jakarta, 9 Juni 2008

Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

(AKKBB)

Pemerintah Harus Jamin Keselamatan JAI

10 June 2008 § 2 Comments


(diculik dari wahidinstitute.org atas izin dari editornya)

Jakarta, wahidinstitute.org

Keluarnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tentang Ahmadiyah, Senin (9/06/2008), mendapat tanggapan beragam dari masyarakat. Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) menyatakan, pemerintah harus menjamin keselamatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) sebagai akibat keluarnya SKB.

“Keluarnya SKB dapat menimbulkan kekerasan terhadap warga Ahmadiyah. Karena itu, pemerintah harus menjamin keamanan dan keselamatan mereka,” pinta Direktur Eksekutif the WAHID Institute Ahmad Suaedy dalam jumpa pers di Kantor the WAHID Institute, Jakarta, Senin (09/06) malam.

Hadir juga DR. M. Syafi’i Anwar, M. Guntur Romli, Nong Darol Mahmada, Tim Pembela Pancasila (TPP) Saur Siagian dan Khoirul Anam, juga para aktivis AKKBB.

Merespon SKB, AKKBB memberikan penghargaan pada pemerintah yang tidak membubarkan JAI. Meski demikian, AKKBB tetap menyayangkan campur tangan negara mengatur keyakinan warganya.

“Pemerintah harus konsisten dengan tetap menjamin kebebasan warga negara dalam beragama dan berkeyakinan sesuai amanat Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945,” tegas Guntur Romli.

Selain itu, lanjut Guntur, pemerintah harus tetap melakukan proses hukum pada semua pelaku kekerasan Tragedi Monas Berdarah 1 Juni 2008 lalu.

Suaedy mengingatkan, SKB yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama dan Jaksa Agung ini sangat mungkin dijadikan alasan untuk melakukan penyesatan atau persekusi terhadap warga Ahmadiyah di berbagai daerah.

Karenanya, lanjut Suaedy, pemerintah tidak bisa lepas tangan dari masalah ini. “Pemerintah harus bertanggungjawab jika terjadi pelanggaran hukum terhadap warga JAI,” tegasnya.

Sementara Saur Siagian menegaskan, SKB merupakan bentuk pelanggaran negara terhadap konstitusi karena campur tangan negara terhadap keyakinan warganya.

“Kita akan mengambil langkah hukum dengan melakukan Judicial Review terhadap SKB ini,” jelasnya. [sa]

Gus Dur Akan Lebih Berterima Kasih Jika FPI Dibubarkan

9 June 2008 § 2 Comments


(diculik dari gusdur.net atas izin dari editornya)

Jakarta, gusdur.net

Mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) berterima kasih kepada pemerintah karena telah menangkap Ketua FPI Habib Rizieq dan kawan-kawannya yang terlibat dalam penyerangan massa AKK-BB di Monas 1 Juni 2008.

”Rasa terima kasih saya kepada pemerintah yang telah menangkap anggota FPI. Tapi akan lebih berterima kasih lagi jika FPI dibubarkan oleh pemerintah.”

Demikian Gus Dur saat menggelar jumpa pers di Gedung PBNU, Kamis (5/5/2008). Tampak mendampinginya tokoh pro demokrasi Asmara Nababan, Direktur Eksekutif the Wahid Institute, yang juga salah satu korban FPI, Ahmad Suaedy.

Dia mengungkapkan alasannya menuntut pembubaran, karena FPI telah berulangkali melakukan kekerasan. ”Mereka telah berulang kali melakukan pelanggaran hukum dan undang-undang.”

Diakuinya sudah lebih lima tahun dirinya meminta pemerintah membubarkan organisasi-organisasi penebar kekerasan, tapi tidak digubris pemerintah. ”Kalau pemerintah tidak membubarkan, ya kita bubarkan sendiri,” kata Gus Dur.

Menurut Gus Dur, tuntutan pembubaran FPI di sejumlah daerah adalah inisiatif masyarakat akibat kekesalan massa terhadap organisasi itu. ”Walaupun saya gak menyuruh mereka, tapi begitulah kenyataannya,” ungkapnya.

Dia juga menampik jika tuntutan pembubaran itu akan menimbulkan kekerasan baru. ”Tidak ada orang NU yang melakukan kekerasan. Menuntut pembubaran bukan berarti menggunakan kekerasan.”

Kenapa saat Gus Dur menjadi presiden tidak membubarkan FPI? ”Saya bekerja menurut prioritas. Saya berkeliling dunia untuk menjaga Indonesia agar tetap satu.”

Dia juga menyayangkan ada upaya pembelokan masalah, karena kekerasan oleh FPI dikaitkan dengan Penerbitan SKB 3 Menteri tentang pembubaran Ahmadiyah. ”Akan saya tentang di pengadilan. Tidak boleh ada organisasi dibubarkan kalau tidak melakukan pelanggaran hukum seperti FPI, Ahmadiyah mana pernah melakukan kekerasan?.”

Dalam kesempatan itu Gus Dur juga menyayangkan sikap Munarman, pemimpin penyerangan di Monas yang tidak bertanggungjawab. ”Ironis sekali seorang pengacara hukum kok, sembunyi.”

Seorang wartawan menanyakan, ada kemungkinan Munarman disembunyikan oleh seorang jenderal? ”Jenderal ini diperintah oleh seorang pejabat tinggi negara. Saya tahu itu,” jawab Gus Dur.

Atas segala sikapnya ini, Gus Dur mengatakan tidak takut dengan ancaman pembunuhan yang diedarkan di internet. ”Baru diancam mereka aja kok takut. Saya jaman Soeharto diancam bunuh tiga kali.”

Dibikin
Asmara Nababan yang mendampingi Gus Dur juga menyambut baik kerja polisi menangkap Habib Rizieq Cs. ”Kita menyambut baik. Tapi polisi juga harus membuktikan kabar yang beredar bahwa penyerangan oleh massa FPI terhadap massa AKKBB sengaja diarahkan oleh pihak kepolisian. Buktinya polisi sudah tahu akan ada penyerangan.”

Gus Dur menimpali pernyataan Asmara tersebut, ”saya sedikit berbeda dengan Pak Asmara, bukan hanya diketahui oleh polisi tapi dibikin polisi.”

Where Am I?

You are currently browsing entries tagged with fpi at Warung Nalar.

%d bloggers like this: