Warung Nalar

Menarik, bagi saya, memperhatikan tata bahasa, tata kalimat, diksi, alur logika dari sebuah tulisan atau buku, bukan dalam rangka mengkritisi berdasarkan kaedah-kaedah “ejaan yang disempurnakan”, tapi sebatas perhatian untuk mencari pola-pola menarik, indah, tidak kaku, “mengalir”, enak dibaca, dan “mudah dicerna”.

Secara tidak langsung aktifitas seperti itu memberikan “pembelajaran otodidak”. Menarik juga memperhatikan kata-kata serapan dari bahasa asing atau bahasa daerah, atau penerjemahan ke dalam bahasa Indonesia dari bahasa asing. Membaca Koran Tempo edisi 11 Juli 2008, dalam editorialnya, saya menjumpai kata “rekam jejak”, terjemahan dari “track record”, yang kurang lebih memiliki penjelasan“mirip-mirip” versi sendiri; “sepak terjang yang dilalui, pencapaian yang telah diraih, baik positif atau negatif”, atau singkatnya; “kelakuan”. Dalam editorial koran itu, disebutkan, “Kini sebagian besar politikus, termasuk yang tampil di partai baru, sudah jelas “rekam jejak”nya. Mereka umumnya telah larut dalam praktek yang korup sehingga gagal mengemban cita-cita reformasi”. Setelah menjumpai kata itu di koran, berikutnya “rekam jejak” lebih sering saya dengar di televisi. Di dua televisi berbeda, saya mendengar penerjemahan berbeda pula, antara “rekam jejak” dan “jejak rekam”.

Ini positif, bukan sebagai ekpresi “nasionalisme”, tapi dalam memberikan pengayaan kosa istilah bahasa kita. Saya sendiri tak ambil pusing, “rekam jejak” atau “jejak rekam”, yang jelas istilah itu belum pernah dipakai sebelumnya untuk menjelaskan maksud tertentu, sehingga kita mengenal track record, meski penggalan kata “rekam” dan “jejak” sudah maklum di telinga. Bukankah “masyarakat banyak”lah yang kemudian menetukan “rekam jejak” atau “jejak rekam” yang akhirnya menjadi yang terlumrah?! Dan, “rekam jejak” (atau “jejak rekam”), menurut saya, memiliki elegansi untuk diucapkan atau diperdengarkan, dan layak untuk padanan “track record”. Dalam bahasa kita, “rekam jejak” belum pernah digunakan untuk istilah apapun, sehingga tidak memungkinkan akan muncul kerancuan. Simpelnya, sejak kemunculannya, istilah itu telah menunjuk satu maksud tertentu, sehingga “tidak sah” digunakan untuk maksud lain. Saya prediksi, istilah itu bakal tenar.

Berbeda misalnya dengan kata “unggah” dan “unduh” yang dijadikan padanan kata “upload” dan “download” yang tenar pada era internet ini. Sebelumnya, “unggah” dan “unduh” adalah kata yang lumrah dalam komunikasi verbal masyarakat Jawa dan memiliki arti dan penjelasan tersendiri. “Unggah” secara simpel artinya “menaikkan ke atas”. Di kampung saya di Brebes, “unggah–unggahan” biasa digunakan dalam arti “kenaikan kelas”, “munggah” berarti “naik kelas”. Ia juga bisa digunakan untuk menunjuk arti “menaikan barang ke posisi lebih atas”. Sedangkan “unduh”, masih di kampung saya, biasa digunakan untuk memetik buah (mangga, rambutan, jambu, dsb) dalam jumlah besar (panen).

Menurut saya, pemadanan “upload” dan “download” dengan “unggah” dan “unduh” adalah kerancuan. Penerjemahan dari bahasa asing ke Bahasa Indonesia, biasanya menggunakan “bahasa formal” Indonesia yang memang menunjuk maksud sebagaimana bahasa asing itu (misalnya, “tie” dan “dasi”). Yang menjadi soal, ketika tidak ada satu kata pun yang orisinil dalam “bahasa formal” itu, yang secara tepat dapat menjelaskan sebagaimana yang dimaksud oleh bahasa asing itu. “Unggah” dan “unduh” telah digunakan oleh masyarakat (Jawa, khususnya) dan memiliki penjelasan “orisinil” sendiri, yang sama sekali tidak seperti yang dimaksud oleh penjelasan “upload” dan “download”. Pemadanan itu terkesan dipaksakan. Jika memang masih belum ada padanan yang tepat, biarkan saja ia apa adanya. Toh, “upload” dan “download” lebih bisa menjelaskan dirinya, ketimbang harus diterjemahkan tapi jadi rancu tur wagu.

Dan, “nasionalisasi” bahasa daerah biasanya tidak mengubah makna dan – tekadang sedikit pada – pengucapan. Misalnya, “panganan” setelah menasional menjadi “penganan”, namun maknanya dipertahankan (pangan berati makan, dengan imbuhan “an” berarti makanan) atau “ilok” yang dinasionalisasikan menjadi “elok”. Tidak ada kerancuan makna di sana. “Unggah” dan “unduh”? Ketika dinasionalisasikan, penjelasan maknanya jauh berbeda dari aslinya. Inilah kerancuan. Nasionalisasi yang semena-mena.

Alih-alih CainaMunafik

Dalam pengamatan saya, MetroTV-lah yang memperkenalkan pelafalan (negara) “China” dengan “caina” (mungkin menyesuaikan dengan logat barat) dalam bahasa verbal kita yang sejak lama melafalkannya dengan “cina”. MetroTV, sebagai media massa sekaligus bagian dari “masyarakat banyak”, mesti adu kuat dengan “masyarakat banyak” lainnya untuk mengibarkan “caina”. Jika tidak, ya cukuplah menjadi “pendapat kecil” saja.

Bukankah yang bakal dianggap sebagai kebenaran pada akhirnya adalah “yang sering digunakan”?! Pada gilirannya masyarakat adalah sebuah “kaedah lapangan” tersendiri yang melampaui “kaedah-kaedah buku”, meski terkadang “semena-mena”, termasuk soal penyerapan kata. Sebut saja kata “munafik” (bahasa Arab), nomenklatur yang diintrodusir agama sebagai “orang yang berbicara tanpa fakta dan bernjanji tapi nulayani (ingkar)”. Pada tema “nonagama”, kata itu kerap direduksi hanya menjadi “pura-pura tapi mau”, populer juga dengan singkatan “muna”.

Dari semua itu, kata yang paling menyita saya saat ini adalah “alih-alih”. Di kampung, kata itu telah digunakan oleh generasi kakek-nenek yang sama sekali tak paham Bahasa Indonesia. Jadi, saya yakin benar, itu bukanlah Bahasa Indonesia. Sedikit menggelitik kala kata itu menasional, digunakan oleh para para penulis atau jurnalis dalam reportase mereka. Perhatikan judul-judul dari beberapa artikel di internet ini: “Indahnya Pengampunan Alih-alih Pembalasan Dendam”, “Alih-alih Tangkal Korupsi, Pemerintah Keluarkan SIN (single identification number)”, “Alih-alih Ditahan, Pengutil Diberi Hadiah”, “Alih-alih Menilang, Polisi Gadungan Rampas Dompet Sopir”.

Jika diamati, seperti tidak ada pola, bagaimana “alih-alih” mesti digunakan dalam kalimat itu, untuk menunjuk makna apa ia diselipkan, seperti terlihat pada judul-judul tersebut. Meski menggunakan kata yang sama, seperti tidak ada kekompakan pola makna dan penyisipan pada judul-judul itu.

Dalam komunikasi verbal masyarakat Jawa, “alih-alih” digunakan untuk mengungkapkan “ketidakberuntungan” dari keberuntungan yang diharapkan sebenarnya, dan biasa menjadi awalan. Kurang lebih seperti itulah yang bisa saya simpulkan dari praktek komunikasi generasi tua di kampung saya. Tidak mungkin saya merujuknya pada kaedah-kaedah buku, yang kerap tak berdaya menghadapi “kaedah-kaedah lapangan”

Alih-alih menasionaliasikan bahasa daerah sebagai upaya pengayaan tata bahasa kita, justru kerancuan dan kewaguan yang terjadi. Kalimat itu barangkali bisa menjadi contoh.