Berhutang Puasa Ramadhan Sebelumnya. Hukumnya?


Di antara kita barangkali pernah “berhutang” puasa Ramadhan karena berbagai alasan. Sebagai “hutang”, ia wajib dibayar lunas sesuai dengan jumlah hutang tersebut pada bulan-bulan selain Ramadhan. Namun, dengan berbagai alasan pula, barangkali sebagian kita tak sempat membayar lunas hutang tersebut, atau bahkan tak membayarkannya sama sekali, sampai Ramadhan selanjutnya datang. Belum pula lunas hutang puasa Ramadhan sebelumya, kewajiban puasa Ramadhan selanjutnya datang menyapa. Apa dan bagaimana hukumnya?

Tulisan ini adalah adaptasi dari monografi Takhrij Hadis “Man Adraka Ramadhan Wa ‘Alaihi Min Ramadhan Syaiun” (Uji Otentisitas Dan Kualitas Hadis; “Memasuki Ramadhan Dengan Berhutang Puasa Ramadhan Sebelumnya”) sebagai tugas akhir di Pesantren Luhur Ilmu Hadis Darus Sunnah Ciputat tahun 2006, di bawah bimbingan Prof. Dr. KH. Ali Mustafa Yaqub, Pengasuh Pesantren Luhur Ilmu Hadis Darus Sunnah, Guru Besar Ilmu Hadis Institut Ilmu Alquran (IIQ) dan Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta.

Adaptasi ini telah disimplifikasikan dengan mengabaikan “tata krama” standar karya ilmiah, semacam referensi, daftar pustaka atau hal lainnya, tidak seperti bentuk asli monografinya.

Teks Hadis

Hadis tersebut adalah: “Orang yang memasuki bulan Ramadhan – sedangkan ia masih “berhutang” puasa Ramadhan sebelumnya – maka puasa yang bersangkutan tidak akan diterima.”[1]

Rawi & Sanad Hadis

Sumber otentik hadis di atas adalah Musnad al-Imam Ahmad karya Imam Ahmad (setidaknya yang ditemukan penulis). Sementara sanad hadis (rangkaian rawi)-nya adalah: Hasan bin Musa, dari Ibnu Lahi’ah, dari Abu al-Aswad, dari Abdullah bin Rafi, dari Abu Hurairah, dari Rasul. Jika di gambarkan dalam skema, maka seperti ini;

Nama berwarna merah menunjukkan rawi yang kontroversial

Untuk lebih menyederhanakan tulisan ini, rawi yang akan dibahas hanyalah yang masih diperdebatkan kredibilitasnya, dalam hal ini adalah Ibnu Lahi’ah (nama berwarna merah pada skema).

Kontroversi Kredibilitas Ibnu Lahi’ah

Di antara para rawi hadis di atas, hanya Ibnu Lahi’ah seorang yang diperdebatkan kredibilitasnya (dan selebihnya adalah para rawi yang dinilai ta’dil – dinilai positif). Ia dinilai jarh (dinilai negatif) oleh sebagian kritikus hadis, dan pada saat yang sama ta’dil (dinilai positif) oleh sebagian yang lain. Imam Nasa’i dan Ibnu Ma’in, misalnya, menilai Ibnu Lahi’ah dha’if (lemah), hadisnya tidak layak dijadikan argumen. Pendapat berbeda disampaikan Ibnu Hiban dan Imam Ahmad yang masing-masing menilai Ibnu Lahi’ah shalih dan tsiqah (kedua kalimat itu merupakan bagian dari redaksi ta’dil).

Penilaian saling kontradiktif terhadap satu rawi oleh para kritikus adalah hal yang maklum terjadi. Maka, para ahli hadis membuat semacam “kaidah” dalam rangka memberikan jalan keluar masalah semacam itu. “Kaidah” itu adalah, jika seorang rawi dinilai jarh oleh sebagian kritikus hadis, dan pada saat yang sama ta’dil oleh sebagian yang lain, maka ta’dil-lah penilaian yang dianggap sah, selama tidak ada alasan dan penjelasan soal penilaian jarh tersebut. Dalam arti, jika seorang kritikus hadis menilai jarh seorang rawi tanpa menjelaskan alasannya, maka penilaian tersebut dianggap tidak ada. Semacam “asas praduga tak bersalah”; pada dasarnya setiap rawi adalah kredibel dan berintegritas (ta’dil), sampai ada bukti-bukti yang menyatakan sebaliknya (jarh). “Asas praduga tak bersalah” inilah yang juga menjadi alasan bahwa penilaian ta’dil oleh kritikus hadis terhadap rawi, tetap dianggap sah meski tidak disertai alasan – berbeda dengan jarh yang justeru dianggap tidak ada jika tak disertai alasan dan penjelasan.

Dari “jalan keluar” tersebut, dapat dipahami hilir alur kontroversi kredibilitas Ibnu Lahi’ah. Ta’dil adalah penilaian yang dianggap lebih sah baginya ketimbang jarh. Sebab, penilaian jarh terhadapnya tidak disertai alasan atau penjelasan apa pun. Ia dinilai dha’if, namun tidak dijelaskan alasan ke-dha’if-annya.

Kualitas Hadis

Sebelumnya, perlu disampaikan, penulis tidak ikut cawe-cawe urusan kualitas ini. Paling banter ia hanya mengurai kualitas tersebut, serta mengumpulkan mozaik-mozaik terserak terkait hadis ini.

Di atas, kontroversi Ibnu Lahi’ah telah diurai dan disimpulkan. Kemudian, dengan kontroversi yang ada, tentu sedikit banyak mempengaruhi status kualitas hadis di mana ia menjadi bagian dari periwayatannya. Sepertinya memang demikian, dan itulah kenapa para pakar (di antaranya adalah Ali bin Abu Bakar al-Haitsami dan Abdurrauf al-Minawi) kemudian menilai hadis ini mentok pada kualitas hasan. Ali bin Abu Bakar al-Haitsami bahkan menunjuk Ibnu Lahi’ah sebagai titik persoalan kualitas hasan ini.

Hasan berada satu tingkat di bawah shahih. Jika pada shahih sang rawi mesti memenuhi dua hal secara sempurna, yaitu moralitas yang baik (‘adl) dan kapasitas intelektual yang mumpuni (dlabth), maka pada hasan, moralitas sang rawi terkenal baik, hanya saja kapasitas intelektualnya tidak sesempurna (khaffa dlabthuhu) sebagaiamana disyaratkan shahih.

Dan khaffa dlabthuhu yang dimaksud pada hadis di atas, tak lain menunjuk pada Ibnu Lahi’ah. Ini dipertegas dengan penilaian Ibnu Hiban yang menyatakan Ibnu Lahi’ah shalih (hadis yang diriwayatkannya layak dipakai hanya sebagai i’tibar – diambil pelajaran dari isinya). Dalam disiplin ilmu hadis, “shalih” adalah tingkatan redaksi ta’dil paling rendah yang mengisyaratkan rawi yang bersangkutan khaffa dlabthuhu, kapasitas intelektualnya tidak sesempurna sebagaimana disyaratkan shahih, sehingga hadis yang diriwayatkannya hanya berkualitas hasan.

Berhutang Puasa Ramadhan Sebelumnya. Hukumnya?

Di dalam Alquran disebutkan, “…Siapa di antara kalian yang hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka ia mesti berpuasa pada bulan itu…” (Al-Baqarah: 158). Ayat ini menunjuk umat Islam yang hadir pada suatu daerah dan bermukim, serta bertepatan dengan masuknya bulan Ramadhan, untuk melaksanakan kewajiban puasa. Tentu saja “siapa” pada ayat itu hanya menunjuk orang-orang yang dianggap telah memenuhi prasyarat wajib berpuasa atau dalam fikih disebut dengan “syarat wajib”, yaitu umat Islam yang telah dewasa (baligh), normal (‘aqil), dan sehat jasmani. Siapa pun yang telah memenuhi kriteria itu, maka suatu kewajiban untuk melaksanakan puasa. Kemudian, orang yang telah memenuhi “syarat wajib”, pelaksanaan puasanya dianggap sah jika telah memenuhi prasyarat sah puasa (dalam fikih disebut “syarat sah”), yaitu niat dan tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa (makan, minum, berhubungan intim)

Jika kita melihat kemudian menyapakti konsepsi “syarat wajib” dan “syarat sah” tersebut, maka “berhutang puasa Ramadhan sebelumnya” bukanlah bagian dari konsepsi itu. Artinya, siapa pun yang (Ramadhan) saat ini memiliki hutang puasa Ramadhan tahun lalu yang belum terbayar, itu tidak menghalanginya terkena kewajiban puasa Ramadhan. Sebab, “berhutang puasa Ramdhan sebelumnya” bukan bagian dari “syarat wajib” puasa, bukan pula “syarat sah”nya yang harus dilunasi. Dan hutang puasa tersebut tetaplah sebuah hutang yang harus dibayar sebagai sebuah kewajiban.

Lalu, bagaimana memahami hadis di atas?

Jika kita mengalir pada alur logika di atas, maka hadis tersebut mesti diletakkan di luar konteks “syarat wajib” atau “syarat sah”, dipahami di luar koridor “fikih puasa”.

Penulis memahami, penekanan hadis di atas adalah pada “pelunasan hutang”. Hutang, apa pun bentuknya, harus sesegera mungkin dibayar, termasuk puasa. Jika kondisi menyodorkan kesempatan untuk membayar hutang, maka tidak ada toleransi untuk menundanya. Maka, “lam yutaqabbal minhu” adalah semacam “teguran keras” bagi siapa pun yang telah diberi kesempatan untuk membayar hutang puasa, namun tetap mblunat, mbalelo, enak-enakan, meremehkan kewajiban yang semestinya ditunaikan.

Teguran keras yang masuk akal. Lihat saja, sanksi terberat pelanggaran puasa Ramadhan adalah puasa dua bulan berturut-turut. Sekilas terkesana sangat berat, namun bandingkan dengan sebelas bulan, waktu yang sangat longgar yang disediakan untuk menjalani sanksi itu. Apalagi hutang puasa yang cuma satu hari, dua hari, tiga hari, seminggu, sepuluh hari dan seterusnya. Jika pada rentang sebelas bulan, waktu selonggar itu dan dengan kondisi dan kesempatan yang memadai, hutang atau sanksi puasa tetap saja tidak dijalankan sampai datang Ramadhan selanjutnya, maka di Tuhan hanya perlu “merasa perlu” menegur dengan keras saja. Tidak ada yang pantas mendapatkan teguran keras, kecuali orang yang mblunat, mbalelo. Wallahu a’lam.


[1] من أدرك رمضان وعليه من رمضان شيء لم يقضه لم يتقبل منه.

2 thoughts on “Berhutang Puasa Ramadhan Sebelumnya. Hukumnya?

  1. Assalamualaikum wr.wb
    Bagaimana dendanya memberi makan org mskin,ukurannya berapa? bgmn pula kalau qt sampai lupa hutang puasanya,soalnya mulai kecil qt sudah puasa? Selain itu denda yg lain apa?
    Tlg penjelasannya,trma kasih

    Like

  2. *) Denda (atau dalam bahasa Alquran disebut “fidyah”) dibebankan bagi orang yang tidak berpuasa selain karena sakit atau musafir (hutang puasa karena sakit atau musafir dibayar atau di-qadha pada hari selain hari2 Ramadhan sesuai dengan jumlah yang dihutangkannya), yaitu seperti orang-orang tua, renta, sepuh, jompo yang karena ketuaannya, fisiknya tak lagi kuat untuk melaksanakan ritual bepuasa. Bisa juga bukan orang tua, tapi, misalkan, orang muda yang mengidap penyakit2 menahun (misalkan pengidap HIV/Aids yang sudah benar2 parah, yang badanya seperti tinggal tulang terbungkus kulit) yang dalam tinjauan medis, tidak bisa tidak harus tidak puasa. Orang-orang semacam ini boleh tidak menjalankan berpuasa. Imam Syafi’i berpendapat, denda tersebut hukumnya “wajib”, yaitu memberikan kebutuhan makanan pokok harian kepada “orang tak mampu”, setiap hari di mana yang bersangkutan tidak melaksanakan puasa. Ukurannya? Menurut saya, mesti disesuaikan dengan kebutuhan makan orang tak mampu yang akan kita beri, dalam sehari (bukan kebutuhan sekali makan), dan akan bernilai lebih, jika ukuran itu disesuaikan dengan kebutuhan makan kita (sebagai bukan “orang tak mampu”) dalam sehari pula, yang tentunya lebih banyak, lebih enak dan lebih bergizi dari kebiasan menu makanan “orang tak mampu” itu. Dan akan bertambah-tambah nilai kebaikannya, jika pemberian makanan itu diberikan kepada lebih dari satu “orang tak mampu”.

    Sedangkan Imam Malik menyatakan, orang-orang tersebut boleh tidak melaksanakan puasa tanpa terbebani oleh denda apapun. Hanya saja, “Jika mau memberikan makanan kepada orang tak mampu, bagiku itu lebih baik,” kata Imam Malik. Apakah artinya, denda itu tidak wajib sebagaimana Imam Syafii berpendapat? Mungkin saja.

    (catatan: dalam tradisi fikih klasik, ukuran makanan yang mesti diberikan kepada orang tak mampu, sebagai fidyah, adalah “satu mud” kurma setiap harinya. “Satu mud” jika dikonversikan sama dengan kira-kira 3 liter. Tiga liter kurma bagi orang Arab waktu itu mungkin cukup untuk kebutuhan makan dalam satu hari. Tapi kita ga di indonesia kan?!)

    *) Jika sampean merasa lupa, bahwa sepertinya pernah ada hutang puasa yang belum dibayar, ya segera dibayar hutangnya. Seperti halnya kita tiba-tiba teringat (atau insaf), bahwa pernah ada salat (wajib) yang pernah ditinggalkan, meski itu tak tahu pasti kapan peristiwanya, ya segera laksanakan salat itu, dengan niat meng-qadha.

    demikian. Wallahu a’lam

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s