Menanti Ajal FPI


*diculik dari Monthly Report on Religious Issues X, http://www.wahidinstitute.org

Komando Laskar Islam (FPI-HTI) menyerbu aksi damai Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) di silang Monas Jakarta (1/6/08). Aksi untuk memperingati hari lahir Pancasila itu batal digelar, karena sebelum acara dimulai pasukan KLI menyerang secara membabi buta. Korban berjatuhan. Anak-anak, perempuan banyak yang menjadi korban. Kecaman atas aksi FPI terjadi dimana-mana. Tuntutan pembubaran FPI terus menggema. Kemarahan masyarakat atas aksi-aksi brutal FPI selama ini tertumpah. Sebanyak 58 laskar FPI akhirnya diciduk ke Polda Metro Jaya (4/6/08).

Kasus monas ini menjadi sorotan utama Monthly Report edisi 10 ini. Sebelum kasus monas pecah, FPI Sulawesi Selatan juga menebarkan teror. Di samping itu, edisi ini juga melaporkan kasus Pangkep dimana Pemerintah Daerah Pangkep berkolaborasi dengan Abu Bakar Baasyir untuk mengontrol moralitas masyarakat. Otonomi daerah bak pedang bermata dua. Di satu sisi otoda dipandang sebagai jalan untuk keluar dari otoritarianisme pemerintah pusat, namun di sisi lain otoda menjadi ladang subur perselingkuhan pemda dengan kelompok fundamentalis yang justru bisa menjadi ancaman terhadap proses demokrasi. Gejala perselingkuhan kelompok fundamentalis dengan sejumlah pemda terjadi dimana-mana. Kelompok fundamentalis berupaya untuk ”mengadvokasi” sejumlah daerah agar melenyapkan hal-hal yang dipandang mengotori kesucian agama.

Kali ini terjadi di Pangkep Sulawesi Selatan. Bupati Pangkep mengeluarkan ”lidah api”-nya dengan mengancam akan melarang dan membakar alat organ tunggal yang membawa biduan erotis (candoleng-doleng), karena dianggap merusak moral masyarakat. Menariknya, ucapan sang bupati disampaikan dihadapan Abu Bakar Baasyir ketika mereka berdua menghadiri pengajian di Pangkep. Abu Bakar Baasyir memang dikenal sebagai tokoh Majlis Mujahidin Indonesia (MMI) yang rajin datang ke berbagai tempat sambil mengadvokasi daerah itu untuk menerapkan syariat Islam.

Gejala ini bila dibiarkan terjadi bukan tidak mungkin sejumlah pemerintah daerah akan disandera kelompok fundamentalis yang terus menghembuskan paham keagamaan yang tidak toleran. Di samping itu, edisi ini juga melaporkan kasus VCD di Padang yang diduga menistakan Islam; diusirnya tokoh salafi di Lombok Barat karena dituduh menyebarkan aliran sesat, dan sebagainya. Kasus Ahmadiyah juga masih menjadi perhatian kami. Surat Keputusan Bersama (SKB) yang direkomendasikan Bakor Pakem hingga kini belum keluar juga (tulisan ini dibikin sebelum SKB keluar—juman). Hal ini menunjukkan pemerintah gamang dalam mengambil sikap. Namun, tekanan terhadap komunitas Ahmadiyah terus terjadi. Beberapa warga Ahmadiyah NTB yang merasa tidak terlindungi oleh negara, mulai menjajaki kemungkinan minta suaka politik. Mereka datang ke sejumlah konsulat di Bali. Memang, suaka bukan perkara sederhana, karena di dalamnya ada kompleksitas politiknya. Tapi kalau memang warga Ahmadiyah benar-benar merasa tidak aman, langkah ini bisa menjadi pilihan terkahir.

2 thoughts on “Menanti Ajal FPI

  1. Keindahan itu ditunjukkan oleh perbedaan, ada gunung ada lembah, ada sungai yang berliku, ada sawah semua berbeda…, wajah kita juga ada tunjolan, ada lekukan semua anggota tubuh berbeda, tetapi mereka bersatu, maka indah, maka cantik…

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s